Barito Kuala Usulkan Sekolah Rakyat ke Kemensos untuk Tekan Kemiskinan
Dinas Sosial Barito Kuala mengajukan pendirian Sekolah Rakyat kepada Kemensos RI sebagai upaya menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut, selaras dengan Inpres Nomor 08/2025.
Marabahan, Kalimantan Selatan, 6 Mei 2024 - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat, secara resmi mengajukan proposal pendirian Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. Usulan ini merupakan langkah konkrit dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Inisiatif ini muncul setelah dilakukan peninjauan langsung ke lokasi calon Sekolah Rakyat oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinsos Batola, Bupati Batola, Kepala Dinas Pendidikan, dan DPKAD Batola. Kepala Dinsos Kabupaten Batola, Jaya Hidayatullah, menjelaskan bahwa pendirian Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 08/2025 tentang optimalisasi penanganan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi inovatif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Konsepnya berbeda dengan sekolah umum, sehingga diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan secara efektif. Hal ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, seperti yang disampaikan oleh Jaya Hidayatullah. "Sekolah Rakyat ini salah satu mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Konsep dan Keunggulan Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk masyarakat miskin dari Desil 1 dan Desil 2. Perbedaan mendasar dengan sekolah umum terletak pada sistem pembelajaran boarding school atau asrama. Siswa akan tinggal di asrama dan mengikuti pembelajaran secara penuh di sekolah, berbeda dengan sekolah umum yang umumnya menerapkan sistem pembelajaran sehari penuh.
Kurikulum Sekolah Rakyat juga akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Selain itu, pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana, serta operasional kegiatan Sekolah Rakyat, sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mendukung program ini.
Bupati Batola, H. Bahrul Ilmi, menyambut baik usulan pendirian Sekolah Rakyat ini dan menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Beliau berkomitmen untuk mengajukan usulan ini langsung ke Kementerian Sosial agar Kabupaten Batola dapat tercakup dalam program Sekolah Rakyat. Hal ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Langkah Selanjutnya
Dalam waktu dekat, Bupati Bahrul Ilmi dijadwalkan akan mengunjungi Kementerian Sosial RI untuk menyampaikan usulan secara langsung. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses persetujuan dan implementasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Batola. Keberhasilan program ini akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di Barito Kuala.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga miskin, sekaligus memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan. Program ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya penanganan kemiskinan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Program Sekolah Rakyat ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Batola. Dengan memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Hal ini tentunya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
