Pemprov Kepri Alihkan Pembangunan Sekolah Rakyat ke Bintan, Tiga Sekolah Ditargetkan Terbangun
Pemerintah Provinsi Kepri mengalihkan pembangunan Sekolah Rakyat dari Tanjungpinang ke Bintan untuk pemerataan, dengan total tiga sekolah ditargetkan di Kepri dan didanai penuh APBN.
Tanjungpinang, 26 April 2024 - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) membuat keputusan strategis terkait pembangunan Sekolah Rakyat. Usulan pembangunan yang awalnya direncanakan di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, dialihkan ke Kabupaten Bintan. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan usulan serupa dari Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk membangun Sekolah Rakyat di kawasan Senggarang. Dengan demikian, pembangunan Sekolah Rakyat akan lebih merata di Kepulauan Riau.
Kepala Dinas Sosial Kepri, Burhanudin, menjelaskan alasan di balik pengalihan lokasi pembangunan tersebut. Ia menyatakan bahwa adanya dua usulan Sekolah Rakyat di Tanjungpinang, satu dari Pemprov Kepri dan satu lagi dari Pemkot Tanjungpinang, menjadi pertimbangan utama. "Artinya, ada dua usulan Sekolah Rakyat di wilayah Tanjungpinang, yaitu dari pemprov dan pemkot. Sementara di Bintan belum ada, makanya digeser ke sana (Bintan Buyu) biar merata," ungkap Burhanudin dalam keterangannya di Tanjungpinang, Sabtu.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kepulauan Riau, khususnya bagi siswa dari kalangan kurang mampu. Pemprov Kepri berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak.
Usulan Tiga Sekolah Rakyat Diajukan ke Kemensos
Pemprov Kepri telah mengajukan usulan pembangunan tiga Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Ketiga sekolah tersebut akan tersebar di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna. Burhanudin menyampaikan bahwa usulan tersebut telah diterima dan dibahas di tingkat pusat. Pihaknya berharap agar seluruh usulan pembangunan Sekolah Rakyat dapat disetujui oleh Kemensos.
Meskipun demikian, waktu pembangunan masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat. "Untuk rencana pembangunannya tergantung dari pusat, bisa 2025 atau 2026," ujar Burhanudin. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pembangunan Sekolah Rakyat masih menunggu proses dan persetujuan lebih lanjut dari Kemensos.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau.
Pendanaan dan Sistem Pendidikan Sekolah Rakyat
Burhanudin menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Peran pemerintah daerah hanya sebatas menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat sangat serius dalam mendukung program Sekolah Rakyat ini.
Sekolah Rakyat ini dirancang khusus untuk siswa dari kalangan tidak mampu, terutama mereka yang putus sekolah. Sekolah ini akan menerima siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sistem pendidikan yang diterapkan adalah boarding school atau sekolah berasrama, sehingga siswa dapat fokus pada pendidikan tanpa terbebani masalah tempat tinggal.
Sekolah Rakyat ini akan memberikan pendidikan secara gratis bagi para siswanya. Dengan demikian, anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan yang layak tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Pengelolaan dan Tenaga Pendidik
Sekolah Rakyat akan dikelola langsung oleh Kementerian Sosial. Sementara itu, tenaga pendidik akan direkrut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan berstatus sebagai pegawai pusat. Dengan demikian, kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat akan terjamin dan sesuai dengan standar nasional.
Kuota siswa untuk ketiga Sekolah Rakyat tersebut ditargetkan sekitar 1.000 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat dapat menampung cukup banyak siswa dari kalangan tidak mampu. Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kepulauan Riau.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Bintan merupakan langkah penting dalam upaya pemerataan akses pendidikan di Kepulauan Riau. Semoga pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
