Prioritas Wali Kota Malang: Percepat Implementasi Program Pemerintah Pusat
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memprioritaskan percepatan implementasi program pusat seperti MBG dan sekolah rakyat, serta digitalisasi pelayanan publik, sesuai arahan Munas APEKSI VII.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, telah menetapkan percepatan implementasi program-program pemerintah pusat sebagai prioritas utama. Hal ini disampaikan setelah beliau mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI 2025 di Surabaya beberapa waktu lalu. Keputusan ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Malang melalui berbagai program unggulan pemerintah pusat.
Program-program tersebut, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, akan segera direalisasikan di Kota Malang. Wahyu Hidayat menekankan pentingnya kolaborasi dengan daerah lain untuk memastikan implementasi program berjalan maksimal dan terintegrasi di seluruh Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kemajuan bangsa dapat dicapai secara bersama-sama.
Percepatan implementasi ini juga merupakan respons terhadap evaluasi dan rekomendasi yang diberikan dalam Munas APEKSI VII. Wali Kota Malang menyatakan komitmennya untuk mencari solusi atas kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasi program pusat di daerah. Hal ini sejalan dengan tema Munas APEKSI VII, yaitu 'Dari APEKSI untuk Negeri', yang menekankan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
Implementasi Program Pusat dan Kolaborasi Antar Daerah
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa program-program pemerintah pusat seperti MBG, Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, dan Sekolah Rakyat akan menjadi fokus utama. Implementasi program-program ini akan dikolaborasikan dengan daerah lain untuk memastikan keseragaman dan efektivitas. Dengan kolaborasi ini, diharapkan setiap daerah dapat saling mendukung dan berbagi solusi dalam menghadapi tantangan implementasi program.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kendala dalam implementasi program pusat di daerah. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Malang akan berupaya mencari solusi yang tepat dan efektif. Dengan demikian, diharapkan program-program pemerintah pusat dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Wahyu Hidayat menambahkan bahwa Munas APEKSI juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program-program pemerintah pusat. Kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan.
Digitalisasi Pelayanan Publik: Solusi untuk Efisiensi dan Efektivitas
Selain percepatan implementasi program pusat, Munas APEKSI VII juga memberikan penekanan pada pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik. Wali Kota Malang melihat digitalisasi sebagai solusi konkret untuk mempercepat dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan digitalisasi, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Hal ini sejalan dengan program Ngalam Pinter yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Malang. Ngalam Pinter merupakan program unggulan yang mencakup berbagai aspek digitalisasi dalam pelayanan publik. Program ini bertujuan untuk membangun smart city di Kota Malang, sehingga pelayanan publik dapat lebih mudah diakses dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menambahkan bahwa digitalisasi merupakan salah satu poin penting dalam Dasa Bakti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. Digitalisasi yang tercakup dalam Ngalam Pinter ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah akses bagi masyarakat.
Dengan demikian, digitalisasi menjadi bagian integral dari upaya Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Kota Malang sebagai kota yang cerdas dan modern. Implementasi program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kota Malang.
Kesimpulannya, Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk mempercepat implementasi program pemerintah pusat dan mendorong digitalisasi pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Malang.
