Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mendorong pengembangan pola deteksi dini keberangkatan PMI ilegal di Batam, menyusul peningkatan signifikan angka pencegahan keberangkatan PMI ilegal dalam dua tahun terakhir.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersiap mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi dengan prioritas utama pada jaminan perlindungan dan tata kelola baru bagi para pekerja migran.

Kementerian P2MI memulangkan 554 PMI ilegal korban penipuan online dari Myanmar dan menargetkan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental selama tiga hari.

BNPT berikan pembekalan kepada PMI untuk mencegah perekrutan oleh kelompok teroris yang memanfaatkan kerentanan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah Arab Saudi berkomitmen melindungi PMI dengan menjamin kesejahteraan dan kesehatan mereka, sehingga moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi akan dicabut pada Juni 2025.

Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan 70 persen PMI ilegal di Timur Tengah adalah perempuan, dan pemerintah membentuk desk khusus untuk menangani masalah ini.

Sebanyak 193 PMI non-prosedural dideportasi dari Arab Saudi karena overstay dan pemerintah Indonesia menjamin kepulangan mereka hingga sampai rumah masing-masing.

Menteri Ketenagakerjaan akan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pembentukan help desk perlindungan PMI dan rencana pencabutan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi.

Kepulangan 84 PMI korban penipuan online di Myanmar menjadi peringatan pentingnya mencari kerja di luar negeri melalui jalur resmi dan memiliki perjanjian kerja yang sah.

Kementerian PPMI memulangkan Abdul Rahman Dian Hur (42), PMI asal Tangerang yang sakit akibat kecelakaan kerja di Arab Saudi, setelah mendapatkan perawatan intensif dan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan perusahaan tempatnya bekerja.