Menteri Karding Dorong Pemda Perkuat Pelindungan dan Tingkatkan Penempatan PMI
Menteri Karding menekankan peran penting pemerintah daerah dalam meningkatkan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan memberikan perlindungan yang optimal, khususnya di Sulawesi Tengah.
Jakarta, 7 April 2025 - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan jumlah penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dan memberikan perlindungan yang optimal. Hal ini disampaikan dalam kunjungannya ke Sulawesi Tengah, di mana beliau bertemu dengan Gubernur Anwar Hafid. Pertemuan tersebut membahas strategi peningkatan kesejahteraan PMI dan pengurangan angka pengangguran di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Karding menyampaikan bahwa Pemda memiliki peran krusial dalam tata kelola pelayanan dan pelindungan bagi calon PMI. Penguatan kapasitas Pemda diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah penempatan PMI secara signifikan, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah masing-masing. Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan ini.
Kunjungan Menteri Karding ke Sulawesi Tengah ini juga bertujuan untuk meninjau kesiapan daerah dalam mendukung program pemerintah terkait perlindungan PMI. Beliau didampingi oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan KemenP2MI, Muh. Fachri, dan perwakilan dari BP3MI Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat, mengingat masih dalam suasana Idul Fitri 1446 Hijriah.
Penguatan Lembaga dan Fasilitas Pendukung PMI
Menteri Karding secara khusus meminta dukungan Pemda Sulawesi Tengah dalam penguatan lembaga pendukung penempatan calon PMI (CPMI). Hal ini meliputi pembangunan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) dan penyediaan sarana kesehatan yang memadai bagi CPMI. "Kami mengharapkan adanya dukungan dari Pemda Provinsi Sulawesi Tengah di antaranya berupa penguatan lembaga pendukung penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), seperti pembangunan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) dan penyediaan sarana kesehatan bagi mereka," kata Menteri Karding.
Pembangunan BLK-LN akan memberikan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan para PMI di pasar kerja internasional, meningkatkan daya saing mereka, dan pada akhirnya meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang layak. Sementara itu, akses terhadap sarana kesehatan yang memadai akan memastikan kesehatan dan kesejahteraan PMI selama proses penempatan dan bekerja di luar negeri.
Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai juga merupakan aspek penting dalam perlindungan PMI. Dengan adanya akses mudah ke layanan kesehatan, PMI dapat terhindar dari berbagai risiko kesehatan yang mungkin dihadapi selama bekerja di luar negeri. Hal ini juga akan mengurangi beban finansial yang mungkin ditanggung oleh PMI dan keluarga mereka.
Selain itu, Menteri Karding juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya bekerja di luar negeri secara ilegal atau nonprosedural. Peningkatan literasi keuangan bagi PMI dan keluarganya juga dianggap penting untuk memastikan pengelolaan pendapatan yang baik dan mencegah eksploitasi.
Dukungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyambut baik inisiatif Menteri Karding dan menyatakan keselarasan visi misi Pemda dengan program KemenP2MI. Gubernur Anwar mendukung penuh program-program KemenP2MI, khususnya dalam peningkatan keterampilan bagi calon PMI melalui pelatihan di balai latihan kerja.
Gubernur Anwar juga berkomitmen untuk memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata di Palu secara maksimal bagi CPMI di Sulawesi Tengah sebagai sarana kesehatan tanpa pungutan biaya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemda Sulawesi Tengah untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi PMI.
Komitmen Gubernur Anwar untuk mendukung penuh program KemenP2MI menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya melindungi dan memberdayakan PMI. Harapannya, Sulawesi Tengah dapat menjadi salah satu daerah prioritas KemenP2MI dalam pengembangan program perlindungan PMI.
Kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan keberhasilan program perlindungan PMI. Dengan dukungan penuh dari Pemda, diharapkan jumlah penempatan PMI dapat meningkat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarga mereka.
Melalui kolaborasi yang kuat ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi PMI, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan mengurangi angka pengangguran di daerah asal mereka. Sulawesi Tengah diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal perlindungan dan pemberdayaan PMI.
