Aturan Satu Pintu Cegah PMI Ilegal: Fokus Peningkatan SDM dan Teknologi
Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mendorong sistem satu pintu untuk penempatan PMI guna mengurangi pekerja migran ilegal, serta menekankan pentingnya peningkatan SDM dan teknologi untuk melindungi dan memberdayakan PMI.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menekankan perlunya sistem penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui satu pintu untuk membendung praktik ilegal. Pernyataan ini disampaikan seusai melantik pejabat Kementerian P2MI di Jakarta, Rabu, 23 Januari 2024.
Menurut Menteri Karding, sistem satu pintu akan mempermudah proses penempatan PMI dan mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan para pekerja. Ia juga menyoroti pentingnya kampanye besar-besaran tentang keamanan dan perlindungan PMI, khususnya di tingkat desa dan media sosial.
Perbaikan Layanan dan Penegakan Hukum
Karding menambahkan bahwa pelayanan penempatan PMI harus dirancang agar mudah, cepat, murah, dan transparan. Selain itu, penegakan hukum terhadap sindikat calo juga harus diperketat. Kementerian P2MI berupaya meningkatkan sistem IT untuk mendukung terwujudnya sistem satu pintu ini, menjangkau seluruh layanan dan memastikan semua terintegrasi dengan baik.
Penguatan SDM dan Vokasi
Lebih lanjut, Menteri Karding menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet yang menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) PMI. Presiden mendorong pembentukan lembaga pelatihan vokasi dan peningkatan kemampuan berbahasa asing bagi PMI.
Kontribusi PMI terhadap Ekonomi
Pentingnya peningkatan kualitas SDM dan perlindungan PMI didasari oleh kontribusi besar mereka terhadap perekonomian nasional. PMI merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas, mencapai Rp251 triliun pada tahun lalu. Angka ini juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Karding mengatakan bahwa penempatan PMI yang terlindungi dan terorganisir mengurangi pengangguran hingga 297.000 orang dan berkontribusi sebesar 0,36 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Kesimpulannya, upaya pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan PMI tidak hanya berfokus pada pencegahan pekerja migran ilegal melalui sistem satu pintu, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas SDM dan optimasi sistem teknologi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan PMI dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.