Lampung: Tata Kelola Khusus PMI Siap Digarap Pemerintah
Pemerintah berencana membangun tata kelola khusus pekerja migran Indonesia (PMI) di Lampung, yang merupakan salah satu provinsi penyumbang PMI terbesar di Indonesia, guna melindungi dan memberangkatkan PMI secara lebih terintegrasi dan aman.
Bandarlampung, 15 Mei 2024 - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengumumkan rencana pemerintah untuk membangun tata kelola khusus pekerja migran Indonesia (PMI) di Provinsi Lampung. Langkah ini diambil mengingat Lampung merupakan salah satu provinsi penyumbang PMI terbesar di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan keberangkatan PMI lebih terorganisir, aman, dan terjangkau.
Menurut Menteri Karding, "Kami sepakat untuk membangun suatu ekosistem perlindungan PMI yang terintegrasi di Lampung. Ini menjadi langkah strategis agar keberangkatan PMI lebih tertata, aman, dan tidak membebani secara biaya." Pemerintah menyadari pentingnya melindungi hak-hak PMI dan memastikan proses keberangkatan mereka dilakukan secara resmi dan terbebas dari praktik-praktik ilegal yang merugikan.
Provinsi Lampung, khususnya daerah seperti Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan, dikenal sebagai daerah dengan jumlah PMI yang signifikan. Pemerintah melihat potensi ini sebagai peluang untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian desa. Dengan tata kelola yang baik, keberangkatan PMI dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
Integrasi Sekolah Vokasi dalam Persiapan Keberangkatan PMI
Salah satu rencana strategis yang diungkapkan Menteri Karding adalah memaksimalkan peran sekolah menengah, khususnya SMA dan SMK, dalam mempersiapkan keberangkatan PMI. "Pemerintah akan memaksimalkan peran sekolah menengah, seperti SMA dan SMK, untuk mengonsolidasikan persiapan pemberangkatan PMI dalam jumlah besar. Rencana tersebut mencakup integrasi pelatihan bahasa, sertifikasi keterampilan, dan pemeriksaan kesehatan di dalam kurikulum sekolah vokasi," jelasnya.
Konsep ini mencakup pembentukan kelas khusus migran di SMA dan SMK di Lampung. Kurikulum dan modul pembelajaran akan dirancang khusus untuk membekali calon PMI dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan sebelum mereka bekerja di luar negeri. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi PMI Indonesia.
Dengan adanya pelatihan terintegrasi di sekolah vokasi, diharapkan calon PMI mendapatkan persiapan yang komprehensif, mulai dari pelatihan bahasa asing, peningkatan keterampilan, hingga pemeriksaan kesehatan yang memadai. Hal ini akan mengurangi risiko eksploitasi dan meningkatkan peluang keberhasilan mereka di negara tujuan.
Menteri Karding menambahkan, "Oleh karena itu, saya sudah minta tim di kementerian untuk mendesain tata kelola PMI khusus di Lampung." Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada perlindungan dan pemberdayaan PMI dari Lampung.
Tata Kelola Terintegrasi untuk PMI Lampung
Pemerintah menyadari pentingnya membangun ekosistem yang terintegrasi untuk melindungi PMI. Tata kelola khusus ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan dan sertifikasi hingga pengawasan dan perlindungan selama masa kerja di luar negeri. Dengan demikian, diharapkan keberangkatan PMI dapat dilakukan secara aman, tertib, dan terbebas dari praktik-praktik ilegal.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI. Dengan tata kelola yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus eksploitasi dan pelanggaran hak-hak PMI di luar negeri. Peningkatan kualitas pelatihan dan sertifikasi juga akan meningkatkan daya saing PMI di pasar kerja internasional.
Pemerintah berharap dengan adanya tata kelola khusus ini, Lampung dapat menjadi model bagi provinsi lain dalam pengelolaan PMI. Dengan demikian, keberangkatan PMI dapat menjadi sumber devisa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah asal.
Inisiatif ini menandakan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan PMI, serta memastikan keberangkatan mereka dilakukan secara terorganisir dan aman. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, diharapkan program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang signifikan bagi PMI Lampung dan Indonesia secara keseluruhan.
