Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Karding: Nol Toleransi Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia
Karding: Nol Toleransi Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding menegaskan komitmennya untuk menindak tegas eksploitasi pekerja migran Indonesia dan memberantas praktik perekrutan ilegal.

Perangi TPPO: KemenP2MI dan Polda Lampung Bersatu
Perangi TPPO: KemenP2MI dan Polda Lampung Bersatu

Kementerian P2MI dan Polda Lampung berkomitmen memberantas TPPO melalui deklarasi bersama, fokus pada pencegahan pengiriman pekerja migran ilegal dan peningkatan edukasi.

67 Kasus Pencegahan Calon PMI Ilegal di Lampung: Tantangan dan Upaya Pencegahan
67 Kasus Pencegahan Calon PMI Ilegal di Lampung: Tantangan dan Upaya Pencegahan

KP2MI Lampung catat 67 kasus pencegahan calon PMI ilegal pada 2023-2025, menunjukkan tingginya kerawanan migrasi ilegal di daerah yang menjadi salah satu penyumbang PMI terbesar nasional.

Deklarasi Anti-TPPO di Lampung: Langkah Tegas Lindungi PMI
Deklarasi Anti-TPPO di Lampung: Langkah Tegas Lindungi PMI

Menteri P2MI dan Polda Lampung deklarasikan perang terhadap TPPO dan penempatan ilegal PMI di Lampung, provinsi dengan jumlah pemberangkatan PMI terbesar kelima di Indonesia.

Migrant Care Desak Jember Segera Terbitkan Perda Perlindungan PMI
Migrant Care Desak Jember Segera Terbitkan Perda Perlindungan PMI

Migrant Care mendorong Kabupaten Jember untuk segera membentuk Perda Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna melindungi ribuan warganya yang bekerja di luar negeri.

Lampung: Tata Kelola Khusus PMI Siap Digarap Pemerintah
Lampung: Tata Kelola Khusus PMI Siap Digarap Pemerintah

Pemerintah berencana membangun tata kelola khusus pekerja migran Indonesia (PMI) di Lampung, yang merupakan salah satu provinsi penyumbang PMI terbesar di Indonesia, guna melindungi dan memberangkatkan PMI secara lebih terintegrasi dan aman.

RUU PPMI: Jaminan Hukum dan Pencegahan PMI Ilegal Jadi Prioritas
RUU PPMI: Jaminan Hukum dan Pencegahan PMI Ilegal Jadi Prioritas

Anggota DPR RI, I Nyoman Parta, mendorong RUU PPMI untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah praktik pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang merugikan banyak pihak.

RI Perkuat Komitmen: Perekrutan PMI yang Adil dan Responsif Gender
RI Perkuat Komitmen: Perekrutan PMI yang Adil dan Responsif Gender

Kementerian P2MI, ILO, Uni Eropa, dan berbagai pihak berkomitmen meningkatkan perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) yang adil dan responsif gender untuk melindungi hak serta kesejahteraan PMI, khususnya perempuan.

Menteri Karding Siapkan Parameter Akreditasi Perusahaan Penempatan PMI: Wujudkan Pelindungan yang Lebih Optimal
Menteri Karding Siapkan Parameter Akreditasi Perusahaan Penempatan PMI: Wujudkan Pelindungan yang Lebih Optimal

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dibawah Menteri Karding menyiapkan parameter akreditasi bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk melindungi PMI dari praktik ilegal dan penipuan.

RUU PPMI: Perhatian Khusus pada Pembenahan Pekerja Migran Nonprosedural
RUU PPMI: Perhatian Khusus pada Pembenahan Pekerja Migran Nonprosedural

RUU Perubahan Ketiga UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) fokus pada pembenahan pekerja migran nonprosedural dengan rencana pengampunan bagi pekerja dan P3MI yang melanggar prosedur.

Kemendes Rancang Perda Perlindungan dan Pemberdayaan PMI Desa: Jaga Kehormatan Pahlawan Devisa
Kemendes Rancang Perda Perlindungan dan Pemberdayaan PMI Desa: Jaga Kehormatan Pahlawan Devisa

Kementerian Desa tengah merancang peraturan untuk melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari desa, termasuk pelatihan, pendanaan, dan perlindungan di luar negeri.