Pemprov Lampung Perkuat Perlindungan PMI, Cegah Penempatan Nonprosedural
Pemprov Lampung berkomitmen melindungi 24.375 pekerja migran Indonesia (PMI) dengan mencegah penempatan nonprosedural dan telah menetapkan Perda No. 6 Tahun 2023 untuk menjamin kesejahteraan mereka.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung gencar melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan fokus mencegah penempatan nonprosedural. Provinsi Lampung menempati peringkat kelima sebagai daerah dengan jumlah PMI terbesar di Indonesia, dengan total 24.375 orang pada tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, di Bandarlampung, Jumat (28/2).
Jumlah PMI yang signifikan ini mendorong Pemprov Lampung untuk mengoptimalkan pelayanan dan perlindungan. Upaya pencegahan penempatan nonprosedural menjadi prioritas utama untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak PMI terjamin. "Perlindungan pekerja migran membutuhkan kerja sama berbagai pihak agar penempatan sesuai prosedur dan kesejahteraan PMI terjamin," tegas Fredy.
Pemprov Lampung menerapkan perlindungan komprehensif kepada PMI, mulai dari tahap pra-penempatan sebagai calon PMI, selama masa bekerja, hingga purna penempatan. Komitmen ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Perda No. 6 Tahun 2023: Payung Hukum Perlindungan PMI
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 menjadi landasan hukum bagi Pemprov Lampung dalam melindungi PMI. Perda ini memastikan pemeliharaan dan penegakan hak asasi manusia PMI sebagai warga negara, serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi PMI dan keluarga mereka. Perda tersebut juga berperan penting dalam mencegah praktik pemberangkatan PMI nonprosedural.
Jumlah PMI yang besar menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pra-penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan proses penempatan PMI sesuai harapan dan prosedur yang berlaku.
Pemprov Lampung menyadari pentingnya sinergi antar instansi terkait untuk mengawasi dan memastikan setiap PMI mendapatkan perlindungan yang layak. Hal ini mencakup pengawasan terhadap agen penyalur, pelatihan keterampilan, serta pembinaan dan pendampingan bagi PMI dan keluarganya.
Data PMI Lampung dan Angkatan Kerja
Dari total 24.375 PMI asal Lampung pada tahun 2024, sebanyak 9.093 orang tercatat sebagai PMI formal, sedangkan 15.172 orang lainnya merupakan PMI informal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung pada Agustus 2024 menunjukkan jumlah angkatan kerja mencapai 4.996.750 orang, dengan 4.787.590 orang bekerja dan 209.160 orang pengangguran.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Agustus 2024 tercatat sebesar 4,19 persen. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar lapangan pekerjaan di Provinsi Lampung.
Meskipun sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Lampung, Pemprov Lampung berupaya untuk memberikan alternatif lain bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melalui jalur yang resmi dan terjamin. Hal ini untuk mengurangi angka pengangguran dan memastikan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya Perda No. 6 Tahun 2023 dan komitmen Pemprov Lampung, diharapkan perlindungan PMI di Lampung semakin optimal dan mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan PMI.
Ke depan, Pemprov Lampung akan terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan PMI tetap menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam melindungi hak-hak dan martabat PMI di seluruh Indonesia.
