Karding: Nol Toleransi Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia
Karding: Nol Toleransi Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding menegaskan komitmennya untuk menindak tegas eksploitasi pekerja migran Indonesia dan memberantas praktik perekrutan ilegal.

Khofifah Indar Parawansa Sorot Dugaan Perdagangan Organ Tubuh PMI: Pengawasan Diperketat!
Khofifah Indar Parawansa Sorot Dugaan Perdagangan Organ Tubuh PMI: Pengawasan Diperketat!

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pengawasan ketat perekrutan PMI setelah terungkap dugaan perdagangan organ tubuh di luar negeri, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

DPRD Jatim Desak Pemprov Perkuat Perda Perlindungan PMI: Jaring Pengaman Ekonomi Jadi Kunci
DPRD Jatim Desak Pemprov Perkuat Perda Perlindungan PMI: Jaring Pengaman Ekonomi Jadi Kunci

DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim untuk memperkuat Perda Perlindungan PMI No. 2/2022, termasuk integrasi kebijakan ekonomi berbasis koperasi guna melindungi PMI dari hulu hingga hilir.

Migrant Care Jember Gagaskan Layanan Rujukan untuk PMI Korban TPPO
Migrant Care Jember Gagaskan Layanan Rujukan untuk PMI Korban TPPO

Migrant Care Jember menginisiasi layanan rujukan bagi PMI korban TPPO, menanggapi peningkatan kasus perdagangan orang yang melibatkan anak muda.

Menteri Karding Perbaiki Tata Kelola PMI: Lebih Adil dan Responsif Gender
Menteri Karding Perbaiki Tata Kelola PMI: Lebih Adil dan Responsif Gender

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, berkomitmen membenahi tata kelola perekrutan PMI agar lebih adil dan responsif gender, dimulai dari tingkat desa hingga penegakan hukum pada oknum yang curang.

RUU PPMI: Jaminan Hukum dan Pencegahan PMI Ilegal Jadi Prioritas
RUU PPMI: Jaminan Hukum dan Pencegahan PMI Ilegal Jadi Prioritas

Anggota DPR RI, I Nyoman Parta, mendorong RUU PPMI untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah praktik pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang merugikan banyak pihak.

RI Perkuat Komitmen: Perekrutan PMI yang Adil dan Responsif Gender
RI Perkuat Komitmen: Perekrutan PMI yang Adil dan Responsif Gender

Kementerian P2MI, ILO, Uni Eropa, dan berbagai pihak berkomitmen meningkatkan perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) yang adil dan responsif gender untuk melindungi hak serta kesejahteraan PMI, khususnya perempuan.

Pemerintah Perkuat Koordinasi Lindungi PMI, Sumbang Devisa Rp251 Triliun
Pemerintah Perkuat Koordinasi Lindungi PMI, Sumbang Devisa Rp251 Triliun

Pemerintah bentuk desk koordinasi untuk melindungi PMI dan korban perdagangan manusia, karena tingginya angka pekerja migran ilegal dan kontribusi devisa yang signifikan.

Desk Koordinasi Perlindungan PMI Diresmikan, Sinergi Optimalkan Perlindungan Pahlawan Devisa
Desk Koordinasi Perlindungan PMI Diresmikan, Sinergi Optimalkan Perlindungan Pahlawan Devisa

Pemerintah bentuk desk koordinasi untuk melindungi PMI yang berkontribusi besar terhadap devisa negara, sekaligus mengatasi masalah koordinasi dan pekerja migran ilegal.

Menteri Karding Siapkan Parameter Akreditasi Perusahaan Penempatan PMI: Wujudkan Pelindungan yang Lebih Optimal
Menteri Karding Siapkan Parameter Akreditasi Perusahaan Penempatan PMI: Wujudkan Pelindungan yang Lebih Optimal

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dibawah Menteri Karding menyiapkan parameter akreditasi bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk melindungi PMI dari praktik ilegal dan penipuan.

Pemprov Lampung Perkuat Perlindungan PMI, Cegah Penempatan Nonprosedural
Pemprov Lampung Perkuat Perlindungan PMI, Cegah Penempatan Nonprosedural

Pemprov Lampung berkomitmen melindungi 24.375 pekerja migran Indonesia (PMI) dengan mencegah penempatan nonprosedural dan telah menetapkan Perda No. 6 Tahun 2023 untuk menjamin kesejahteraan mereka.

Kemendes Rancang Perda Perlindungan dan Pemberdayaan PMI Desa: Jaga Kehormatan Pahlawan Devisa
Kemendes Rancang Perda Perlindungan dan Pemberdayaan PMI Desa: Jaga Kehormatan Pahlawan Devisa

Kementerian Desa tengah merancang peraturan untuk melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari desa, termasuk pelatihan, pendanaan, dan perlindungan di luar negeri.