Khofifah Indar Parawansa Sorot Dugaan Perdagangan Organ Tubuh PMI: Pengawasan Diperketat!

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pengawasan ketat perekrutan PMI setelah terungkap dugaan perdagangan organ tubuh di luar negeri, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan keprihatinannya terkait maraknya dugaan perdagangan organ tubuh yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pernyataan ini disampaikan saat kunjungannya ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Kamis, 15 Mei 2023. Khofifah menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses perekrutan PMI untuk mencegah praktik ilegal tersebut.

Temuan Polda Jatim mengenai kasus perdagangan organ tanpa sepengetahuan korban menjadi sorotan utama. Khofifah menyebut praktik ini sebagai pelanggaran HAM berat. "Jual beli organ saja sudah pelanggaran berat, apalagi jika dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik tubuh (organ). Itu sudah masuk kategori kejahatan berat," tegas Khofifah. Ia juga menyoroti modus perekrutan yang awalnya tampak legal namun berujung pada eksploitasi, seperti pemaksaan bekerja di situs judi online.

Sebagai respon atas temuan tersebut, Gubernur Khofifah telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian di berbagai tingkatan. Selain itu, ia juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur untuk memperkuat sistem perlindungan dan pengawasan terhadap PMI, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ponorogo, sebagai salah satu daerah dengan jumlah PMI terbesar di Jawa Timur, menjadi fokus utama dalam pengawasan ini.

Pengawasan Ketat Perekrutan PMI di Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan pengawasan terhadap proses perekrutan PMI. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan perdagangan organ tubuh yang melibatkan warga Jawa Timur yang bekerja di luar negeri. Fokus utama pengawasan diarahkan kepada MBR yang rentan menjadi korban praktik ilegal tersebut.

Khofifah menekankan pentingnya memastikan seluruh proses pengiriman tenaga kerja dilakukan secara legal dan transparan. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir risiko eksploitasi dan pelanggaran HAM yang dialami PMI. Selain itu, pelatihan keahlian yang memadai juga menjadi bagian penting dalam upaya melindungi PMI.

"PMI yang diberangkatkan secara resmi dan punya keahlian pasti produktif. Tapi kita ingin lebih dari itu, yaitu pelatihan berkala agar mereka bisa bersaing dan bekerja dengan layak," kata Khofifah. Dengan pelatihan yang berkelanjutan, diharapkan PMI dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi dan terhindar dari eksploitasi.

Langkah-langkah konkrit yang akan diambil meliputi peningkatan koordinasi antar instansi terkait, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan yang lebih intensif terhadap agen-agen penyalur PMI. Semua upaya ini bertujuan untuk melindungi hak-hak PMI dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

Perlindungan PMI: Fokus pada Pelatihan dan Legalitas

Kabupaten Ponorogo, sebagai salah satu daerah dengan jumlah PMI terbesar di Jawa Timur, menjadi perhatian khusus dalam upaya perlindungan PMI. Pemerintah daerah setempat diminta untuk memastikan seluruh proses pengiriman tenaga kerja dilakukan secara legal dan sesuai prosedur. Hal ini untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan pelanggaran HAM.

Selain legalitas, pelatihan keahlian juga menjadi fokus utama. Dengan memiliki keahlian yang memadai, PMI diharapkan dapat bekerja dengan layak dan terhindar dari eksploitasi. Pelatihan berkala juga akan diberikan untuk meningkatkan daya saing PMI di pasar kerja internasional.

Khofifah juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan juga masyarakat dalam melindungi PMI. Dengan sinergi yang baik, diharapkan upaya perlindungan PMI dapat berjalan efektif dan maksimal.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap PMI. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri.

Langkah-langkah yang akan dilakukan:

• Peningkatan pengawasan proses perekrutan PMI.
• Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan organ dan eksploitasi PMI.
• Kerjasama dengan kepolisian untuk menindak tegas pelaku perdagangan organ dan eksploitasi PMI.
• Pemberian pelatihan keahlian dan keterampilan bagi calon PMI.
• Peningkatan akses informasi dan bantuan bagi PMI yang mengalami kesulitan di luar negeri.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan dapat meminimalisir kasus perdagangan organ dan eksploitasi PMI di masa mendatang. Perlindungan dan pengawasan yang ketat menjadi kunci utama dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan PMI.