Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
FH Unmuh Jember Bedah Implementasi Keadilan Restoratif dalam RUU KUHAP
FH Unmuh Jember Bedah Implementasi Keadilan Restoratif dalam RUU KUHAP

Fakultas Hukum Unmuh Jember menggelar 'Ngaji Hukum' untuk membahas implementasi keadilan restoratif dalam RUU KUHAP, melibatkan berbagai pihak dan menghasilkan masukan akademik untuk Komisi III DPR RI.

Pakar Hukum Pidana Usul Perkuat Peran Penyidik Kejaksaan dalam RUU KUHAP
Pakar Hukum Pidana Usul Perkuat Peran Penyidik Kejaksaan dalam RUU KUHAP

Pakar hukum pidana Ismail Rumadan mengusulkan agar RUU KUHAP memperkuat peran penyidik Kejaksaan Agung, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, demi peningkatan efektivitas penegakan hukum.

UINSU dan Kejari Deli Serdang Jalin Kerja Sama Bidang Pendidikan Hukum
UINSU dan Kejari Deli Serdang Jalin Kerja Sama Bidang Pendidikan Hukum

UINSU dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang resmi menjalin kerja sama untuk memperkuat pendidikan hukum dan kesadaran hukum mahasiswa, ditandai dengan pertemuan Rektor UINSU dan Kajari Deli Serdang.

UINSU dan Kejati Sumut Jalin Kerja Sama: Penguatan Pendidikan dan Penelitian Hukum
UINSU dan Kejati Sumut Jalin Kerja Sama: Penguatan Pendidikan dan Penelitian Hukum

UINSU dan Kejati Sumut resmi menjalin kerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum, membuka peluang magang, dan kolaborasi penelitian bagi mahasiswa dan akademisi.

Pakar Hukum UNS Rekomendasikan Keadilan Restoratif dalam Revisi KUHAP
Pakar Hukum UNS Rekomendasikan Keadilan Restoratif dalam Revisi KUHAP

Pakar Hukum UNS merekomendasikan integrasi keadilan restoratif ke dalam revisi KUHAP untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.

Unhas Bedah RUU KUHAP: Sorot Independensi Polri dan Keseimbangan Kekuasaan
Unhas Bedah RUU KUHAP: Sorot Independensi Polri dan Keseimbangan Kekuasaan

Fakultas Hukum Unhas menggelar lokakarya untuk membahas RUU KUHAP, fokus pada independensi Polri dan keseimbangan kekuasaan antara kepolisian dan kejaksaan demi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Pakar Unej Tekankan Pentingnya Revisi KUHAP untuk Perkuat Hukum dan Keadilan
Pakar Unej Tekankan Pentingnya Revisi KUHAP untuk Perkuat Hukum dan Keadilan

Pakar hukum tata negara Unej, Eddy Mulyono, menekankan perlunya revisi KUHAP yang memperkuat sistem hukum dan keadilan di Indonesia, dengan sinergi antar lembaga penegak hukum dan berpedoman pada prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.

RUU KUHAP: Akademisi Tekankan Detail Wewenang Hukum untuk Hindari Tumpang Tindih
RUU KUHAP: Akademisi Tekankan Detail Wewenang Hukum untuk Hindari Tumpang Tindih

Prof. Tongat dari UMM menekankan pentingnya detail wewenang lembaga hukum dalam RUU KUHAP untuk mencegah tumpang tindih dan memastikan optimalisasi restorative justice.

RUU KUHAP: Penguatan Penegakan Hukum, Keseimbangan Kewenangan, dan Sinergi Antar Lembaga
RUU KUHAP: Penguatan Penegakan Hukum, Keseimbangan Kewenangan, dan Sinergi Antar Lembaga

Pakar Hukum Unair menyoroti pentingnya RUU KUHAP untuk memperkuat penegakan hukum dengan menciptakan keseimbangan kewenangan antar lembaga dan sinergi dalam sistem peradilan pidana terpadu.