DPR RI Evaluasi Sistem Pemilu Pekan Depan
Komisi II DPR RI akan memulai evaluasi sistem kepemiluan di Indonesia pekan depan, dengan melibatkan penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat sipil, partai politik, dan akademisi untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan.
Komisi II DPR RI telah mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh sistem kepemiluan Indonesia pekan depan. Ketua Komisi II, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan hal tersebut usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Jakarta, Kamis (30/1).
Evaluasi ini akan melibatkan berbagai pihak. Selain penyelenggara pemilu dan pemerintah, Komisi II juga akan mendengarkan masukan dari masyarakat sipil, partai politik, dan akademisi. Tujuannya? Mendapatkan beragam perspektif dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang.
Rifqinizamy menjelaskan, evaluasi ini penting untuk menampung usulan dan rekomendasi perbaikan sistem. Salah satu isu krusial yang kemungkinan akan dibahas adalah penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Penghapusan ini tentu berdampak besar pada peta politik dan perlu dikaji dampaknya terhadap proses demokrasi.
Sebelum memulai evaluasi ini, Komisi II DPR RI telah menggelar sejumlah rapat kerja pasca-reses yang dimulai sejak 21 Januari 2025. Rapat-rapat tersebut fokus pada beberapa isu penting, seperti jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, dan penanganan kasus pemagaran laut di beberapa daerah.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, evaluasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi komprehensif. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan DPR RI dalam menyempurnakan sistem kepemiluan Indonesia, demi terwujudnya pesta demokrasi yang lebih baik dan demokratis.
Proses evaluasi ini menjadi langkah penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Harapannya, masukan dari berbagai kalangan akan menghasilkan sistem pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan kredibel.
Komisi II DPR RI berkomitmen untuk menampung semua aspirasi dan masukan guna menghasilkan sistem kepemiluan yang lebih baik. Hasil evaluasi ini akan menjadi acuan bagi perbaikan dan penyempurnaan regulasi kepemiluan ke depan.
