Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

DPR RI Evaluasi Sistem Pemilu Pekan Depan
DPR RI Evaluasi Sistem Pemilu Pekan Depan

Komisi II DPR RI akan memulai evaluasi sistem kepemiluan di Indonesia pekan depan, dengan melibatkan penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat sipil, partai politik, dan akademisi untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan.

konten ai
Wamendagri Buka Peluang Revisi UU Partai Politik: Sistem Pemilu hingga Politik Uang Diulas
Wamendagri Buka Peluang Revisi UU Partai Politik: Sistem Pemilu hingga Politik Uang Diulas

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membuka peluang revisi UU Partai Politik terkait UU Pemilu dan Pilkada, mencakup isu keserentakan pemilu, gugatan di MK, sistem proporsional, ambang batas pencalonan, netralitas aparatur, politik uang, dan

konten ai
DPR Evaluasi Pilkada 2024 dan Sistem Pemilu: Menuju Pemilu yang Lebih Demokratis
DPR Evaluasi Pilkada 2024 dan Sistem Pemilu: Menuju Pemilu yang Lebih Demokratis

Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi Pilkada Serentak 2024 dan meminta masukan terkait penataan sistem pemilu mendatang demi pemilu yang lebih demokratis.

#planetantara
Perludem Usul Integrasi UU Pemilu dan Pilkada Jadi Kitab Hukum Pemilu
Perludem Usul Integrasi UU Pemilu dan Pilkada Jadi Kitab Hukum Pemilu

Perludem mengusulkan penggabungan UU Pemilu dan Pilkada ke dalam satu Kitab Hukum Pemilu untuk mengatasi inkonsistensi aturan dan tumpang tindih regulasi yang berujung pada banyaknya uji materi di MK.

Perludem
Wamendagri: Revisi UU Pemilu Masih dalam Kajian Mendalam
Wamendagri: Revisi UU Pemilu Masih dalam Kajian Mendalam

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan revisi UU Pemilu masih dikaji menyeluruh oleh pemerintah, melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan berbagai aspek krusial demi sistem pemilu yang lebih baik.

Sumber Antara
DPR Pastikan Revisi UU Pemilu Transparan dan Akuntabel
DPR Pastikan Revisi UU Pemilu Transparan dan Akuntabel

Komisi II DPR berkomitmen pada partisipasi bermakna dalam revisi UU Pemilu pasca putusan MK yang menghapus presidential threshold, dengan transparansi dan akuntabilitas dijamin melalui siaran langsung rapat.

MahkamahKonstitusi
PSU di 24 Daerah: Komisi II DPR RI Gelar Evaluasi Sistem Pemilu
PSU di 24 Daerah: Komisi II DPR RI Gelar Evaluasi Sistem Pemilu

Komisi II DPR RI akan mengevaluasi putusan MK terkait PSU di 24 daerah, yang menunjukkan adanya ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu, guna memperbaiki sistem ke depan.

#planetantara
Revisi UU Pemilu: Penguatan DKPP RI Jadi Sorotan
Revisi UU Pemilu: Penguatan DKPP RI Jadi Sorotan

Komisi II DPR dan Wamendagri menyoroti perlunya penguatan DKPP RI dalam revisi UU Pemilu, termasuk independensi kelembagaan dan perluasan kantor perwakilan untuk peningkatan aksesibilitas pengaduan.

konten ai
Urgensi Revisi UU Pemilu: Unhas dan Perludem Gelar Seminar di Makassar
Urgensi Revisi UU Pemilu: Unhas dan Perludem Gelar Seminar di Makassar

Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Perludem menggelar seminar di Makassar membahas urgensi revisi UU Pemilu untuk perbaikan sistem pemilu yang lebih transparan, inklusif, dan berintegritas.

#planetantara
Perludem Desak Pembahasan RUU Pemilu Segera Dimulai
Perludem Desak Pembahasan RUU Pemilu Segera Dimulai

Perludem mendesak agar pembahasan RUU Pemilu segera dimulai untuk memastikan pembahasan substansial dan partisipasi semua pihak, sekaligus mengkritisi kebiasaan DPR yang tergesa-gesa dalam membahas RUU, yang berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat.

RUUPemilu