Penghentian Bansos Turunkan Laporan Pelanggaran Pemilu, Kata Wamendagri

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan penghentian bantuan sosial (bansos) berkontribusi pada penurunan laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, meskipun bukan satu-satunya faktor.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa penghentian penyaluran bantuan sosial (bansos) berdampak positif pada penurunan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Pernyataan ini disampaikan Bima Arya usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Tanah Abang, Jakarta, Kamis (30/1).

Bima Arya menjelaskan, berkurangnya aduan terkait konflik di lapangan terpantau setelah keputusan penghentian bansos disepakati DPR. Hal ini dipantau langsung oleh Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penghentian bansos menciptakan kondisi yang lebih adil (playing field) bagi seluruh aktor politik, sehingga potensi pelanggaran di lapangan berkurang.

Meskipun demikian, Wamendagri menekankan bahwa penghentian bansos bukan satu-satunya faktor penyebab penurunan laporan pelanggaran KEPP. Ia mengakui masih banyak hal lain yang perlu diantisipasi untuk mencegah pelanggaran, terutama politik uang menjelang pemilu mendatang. Pencegahan politik uang menjadi fokus utama untuk menciptakan proses pemilu yang bersih dan demokratis.

Kemendagri, melalui Desk Pilkada, terus memantau situasi di lapangan untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan dan etika. Data yang dikumpulkan oleh Kemendagri menunjukkan adanya korelasi antara penghentian bansos dan penurunan angka laporan pelanggaran. Temuan ini menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam strategi pencegahan pelanggaran pemilu ke depannya.

Langkah-langkah antisipatif untuk mencegah praktik politik uang akan terus dilakukan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan integritas dan transparansi proses pemilu, sehingga menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis dan akuntabel. Berbagai strategi dan kebijakan terus dikembangkan untuk menciptakan iklim politik yang kondusif dan bebas dari kecurangan.

Kesimpulannya, penghentian bansos terbukti efektif dalam mengurangi laporan pelanggaran pemilu, namun bukan solusi tunggal. Upaya pencegahan politik uang dan pengawasan ketat tetap menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan demokratis.