Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua telah membuka posko pengaduan dan membentuk tim pengawas untuk memastikan PSU Pilkada Papua berjalan jujur dan adil. Apa saja temuan awalnya?

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyoroti kompleksitas di balik tingginya biaya politik Pilkada, menegaskan bahwa itu bukan alasan untuk mengembalikan pemilihan kepada DPRD.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya revisi sistem pemilu agar selaras dengan target nasional Indonesia Emas 2045, serta mewaspadai potensi inkompatibilitas pusat-daerah.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan periksa KPU RI dan KPU Sulsel terkait dugaan pelanggaran kode etik. Apa saja kasusnya?

Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah mulai menyusun draf RUU Pemilu dengan melibatkan partisipasi publik untuk hasilkan UU berkualitas.

Ketua KPU mengusulkan anggaran Pilkada bersumber dari APBN untuk mengatasi disparitas anggaran daerah dan memfokuskan penyelenggara pada tugas utama.

AHY perintahkan kader Demokrat untuk aktif mendorong pembahasan revisi UU Pemilu agar menghasilkan sistem pemilu yang lebih baik dan matang.

Komisi II DPR RI menyarankan penerapan e-voting tetap sediakan formulir C1 manual sebagai bahan cross-checking dan antisipasi gugatan hasil pemilu.

Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bawaslu Bantul meluncurkan Bawaslu Corner di Perpusda Bantul untuk meningkatkan literasi demokrasi, khususnya di kalangan generasi muda.

PDIP menyatakan kesiapannya berdiskusi dengan KPK terkait usulan peningkatan dana partai politik dari APBN untuk mendorong transparansi dan mencegah korupsi.

KPU Bone Bolango mengembalikan dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp1 miliar lebih ke kas daerah setelah pelaksanaan Pilkada selesai, dan mengajukan proposal anggaran baru untuk pemutakhiran data pemilih.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memulihkan nama baik tujuh anggota Bawaslu Sulsel yang dituduh melanggar kode etik dalam Pilkada Serentak 2024.

DPRD Kabupaten Sigi mendesak KPU setempat untuk segera menyelesaikan pembayaran honorarium anggota PPS Pilkada 2024 yang belum dibayarkan, karena adanya perubahan regulasi dan kekurangan anggaran.

KPU Donggala mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp1,48 miliar ke Pemda Donggala, sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

KPU Rokan Hilir, Riau, mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp6,51 miliar ke Pemda setempat setelah penyelenggaraan pilkada yang efisien dan sukses.

Bawaslu Kulon Progo gandeng SMK Negeri 1 Panjatan untuk gencarkan pendidikan politik dan pemilih kepada pelajar, demi suksesnya Pemilu 2029.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo mengembalikan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp3,3 miliar, meskipun pengawasan tetap optimal dan Pilkada berjalan lancar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi terkait kasus suap Harun Masiku, kali ini memanggil seorang pegawai KPU RI bernama Sagiyo.

KPU Sulawesi Utara menggelar Rakorev untuk mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

Bawaslu Kabupaten Serang menghentikan pemeriksaan dua terduga kasus politik uang dalam PSU Pilkada Serang 2024 karena bukti yang tidak memenuhi syarat, fokus pemeriksaan kini pada 10 terduga lainnya.