Wamendagri Bima Arya: Revisi Sistem Pemilu Wajib Pertimbangkan Target Nasional, Hindari Inkompatibilitas Pusat-Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya revisi sistem pemilu agar selaras dengan target nasional Indonesia Emas 2045, serta mewaspadai potensi inkompatibilitas pusat-daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa revisi sistem pemilihan umum (pemilu) harus mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan Bima Arya dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia di Jakarta pada Minggu (27/7).
Menurutnya, peninjauan ulang sistem pemilu tidak hanya perlu selaras dengan target nasional, tetapi juga harus memperhatikan konteks kondisi global. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa sistem politik yang ada dapat mendukung pencapaian visi besar bangsa, yakni Indonesia Emas 2045.
Bima Arya menambahkan, di masa pasca-reformasi, semangat bangsa Indonesia cenderung euforia dalam membuka keran demokratisasi. Namun, kondisi saat ini menuntut dimensi yang berbeda, di mana bangsa tengah fokus pada target jangka panjang untuk menjadi negara maju.
Revisi Sistem Pemilu dan Visi Indonesia Emas 2045
Bima Arya menjelaskan bahwa Indonesia perlu bercermin pada pengalaman negara-negara lain yang sistem demokrasinya justru menjadi kendala dalam pencapaian target ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap perubahan pada sistem pemilu harus diarahkan untuk mendukung kemajuan bangsa, bukan sebaliknya.
Kepentingan nasional untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 sudah sangat jelas, didukung oleh berbagai data dan prediksi yang menunjukkan potensi Indonesia menjadi negara maju. Untuk menuju ke sana, diperlukan racikan politik yang tepat dan strategis.
Revisi sistem pemilu tidak boleh sampai menciptakan kondisi politik yang saling mengunci atau menghambat. Sistem politik yang tercipta harus mampu memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mendukung program hilirisasi industri, serta menarik investasi yang signifikan.
Membangun Sistem Politik yang Kondusif
Pentingnya sistem politik yang kondusif ditekankan oleh Bima Arya sebagai fondasi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sistem ini harus dirancang agar tidak menghambat, melainkan justru mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional.
Selain itu, Bima Arya juga menyoroti kebutuhan untuk mempersiapkan generasi muda agar dapat masuk ke panggung politik. Keterlibatan dan peran aktif generasi muda sangat penting untuk menghadapi visi Indonesia Maju dalam dua dekade mendatang, memastikan keberlanjutan kepemimpinan dan kebijakan.
Persiapan ini mencakup pembekalan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman mendalam tentang dinamika politik serta kebutuhan bangsa. Dengan demikian, generasi penerus dapat menjadi agen perubahan yang efektif dan membawa Indonesia menuju kemajuan.
Waspada Inkompatibilitas Pusat-Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya juga menyoroti potensi inkompatibilitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah jika terjadi pemisahan pemilu. Saat ini, kondisi pemerintahan pusat dan daerah dinilai sedang dalam keadaan yang nyaman karena perencanaan anggaran dapat digelar secara bersamaan.
Kesamaan dalam perencanaan dan pelaksanaan program memungkinkan target yang dituju juga bisa selaras. Hal ini menciptakan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Namun, jika sistem pemilu diubah dan menyebabkan pemisahan yang signifikan, ada kekhawatiran bahwa hal itu dapat membenturkan realitas dan memunculkan perbedaan-perbedaan yang tidak diinginkan. Potensi inkompatibilitas ini bisa menghambat koordinasi dan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.
