Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
T
Reporter
  • Tasrief Tarmizi
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Puskapol UI Rekomendasikan Pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Lokal
Puskapol UI Rekomendasikan Pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Lokal

Puskapol UI merekomendasikan pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal untuk mengatasi kekurangan Pemilu 2024, seperti fokus yang terpecah dan meningkatnya politik uang.

#planetantara
Wamendagri Buka Peluang Revisi UU Partai Politik: Sistem Pemilu hingga Politik Uang Diulas
Wamendagri Buka Peluang Revisi UU Partai Politik: Sistem Pemilu hingga Politik Uang Diulas

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membuka peluang revisi UU Partai Politik terkait UU Pemilu dan Pilkada, mencakup isu keserentakan pemilu, gugatan di MK, sistem proporsional, ambang batas pencalonan, netralitas aparatur, politik uang, dan

konten ai
PSU Berulang di Pilkada 2024: Tantangan Efisiensi Anggaran dan Penegakan Hukum yang Sinergis
PSU Berulang di Pilkada 2024: Tantangan Efisiensi Anggaran dan Penegakan Hukum yang Sinergis

Pemungutan suara ulang (PSU) berulang dalam Pilkada 2024 menimbulkan tantangan besar terkait efisiensi anggaran, keadilan, dan penegakan hukum; sinergi antarpihak sangat dibutuhkan untuk proses yang efektif dan adil.

#planetantara
Perludem Usul Integrasi UU Pemilu dan Pilkada Jadi Kitab Hukum Pemilu
Perludem Usul Integrasi UU Pemilu dan Pilkada Jadi Kitab Hukum Pemilu

Perludem mengusulkan penggabungan UU Pemilu dan Pilkada ke dalam satu Kitab Hukum Pemilu untuk mengatasi inkonsistensi aturan dan tumpang tindih regulasi yang berujung pada banyaknya uji materi di MK.

Perludem
Sistem Pemilu Hybrid: Solusi Atasi Persaingan Internal Partai dan Politik Uang?
Sistem Pemilu Hybrid: Solusi Atasi Persaingan Internal Partai dan Politik Uang?

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengusulkan sistem pemilu hybrid sebagai solusi untuk mengurangi persaingan internal partai dan politik uang, serta memperbaiki database DPT.

#planetantara
Bentrok Pilkada Puncak Jaya: Komisi II DPR Desak Proses Pidana, Revisi UU Pilkada Disorot
Bentrok Pilkada Puncak Jaya: Komisi II DPR Desak Proses Pidana, Revisi UU Pilkada Disorot

Bentrokan berujung korban jiwa dalam PSU Pilkada Puncak Jaya, Papua Tengah, mendorong Komisi II DPR RI mendesak proses hukum pidana dan revisi UU Pilkada untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

#planetantara
DPR Usul Pelantikan Kepala Daerah Serentak Meski Ada Gugatan Pilkada
DPR Usul Pelantikan Kepala Daerah Serentak Meski Ada Gugatan Pilkada

Anggota Komisi II DPR mengusulkan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 tetap serentak, meskipun ada 296 daerah yang mengajukan gugatan ke MK, dengan pengecualian dua daerah yang menggelar Pilkada ulang.

Pilkada2024
DPR Evaluasi Pilkada 2024 dan Sistem Pemilu: Menuju Pemilu yang Lebih Demokratis
DPR Evaluasi Pilkada 2024 dan Sistem Pemilu: Menuju Pemilu yang Lebih Demokratis

Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi Pilkada Serentak 2024 dan meminta masukan terkait penataan sistem pemilu mendatang demi pemilu yang lebih demokratis.

#planetantara
Rekor! 24 Daerah Gelar PSU Pilkada 2024, Catatan Terkelam Sejarah Pemilu Indonesia?
Rekor! 24 Daerah Gelar PSU Pilkada 2024, Catatan Terkelam Sejarah Pemilu Indonesia?

Putusan MK yang memerintahkan 24 daerah menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 memecahkan rekor dan menjadi catatan terbanyak sepanjang sejarah Indonesia, memicu sorotan pada perbaikan sistem politik.

#planetantara
Urgensi Revisi UU Pemilu: Unhas dan Perludem Gelar Seminar di Makassar
Urgensi Revisi UU Pemilu: Unhas dan Perludem Gelar Seminar di Makassar

Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Perludem menggelar seminar di Makassar membahas urgensi revisi UU Pemilu untuk perbaikan sistem pemilu yang lebih transparan, inklusif, dan berintegritas.

#planetantara
DPR RI Evaluasi Sistem Pemilu Pekan Depan
DPR RI Evaluasi Sistem Pemilu Pekan Depan

Komisi II DPR RI akan memulai evaluasi sistem kepemiluan di Indonesia pekan depan, dengan melibatkan penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat sipil, partai politik, dan akademisi untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan.

konten ai