Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyoroti kompleksitas di balik tingginya biaya politik Pilkada, menegaskan bahwa itu bukan alasan untuk mengembalikan pemilihan kepada DPRD.

Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan fakta menarik bahwa intensitas Konflik Papua kerap meningkat signifikan menjelang, saat, atau sesudah Pilkada. Mengapa demikian?

Bawaslu RI menekankan pentingnya pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Barito Utara secara luar biasa, mengingat ini merupakan PSU kedua kalinya akibat politik uang.

PSU pasca-putusan MK dinilai melegalkan kecurangan secara terstruktur dan meningkatkan biaya politik tanpa menyelesaikan masalah substantif demokrasi.

Ketua KPU mengusulkan anggaran Pilkada bersumber dari APBN untuk mengatasi disparitas anggaran daerah dan memfokuskan penyelenggara pada tugas utama.

AHY perintahkan kader Demokrat untuk aktif mendorong pembahasan revisi UU Pemilu agar menghasilkan sistem pemilu yang lebih baik dan matang.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban pasca Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi seluruh paslon Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti melakukan politik uang.

Wali Kota Singkawang mengajak warga merefleksikan nilai cinta kasih dalam Tri Suci Waisak 2569 BE/2025, sekaligus optimistis dengan kemajuan kota berkat bandara baru.

Polres Puncak Jaya mengerahkan 850 personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan proses perdamaian adat antara dua kelompok masyarakat yang bertikai pasca Pilkada di Mulia, Puncak Jaya.

KPU Sulawesi Utara mendorong KPU kabupaten/kota untuk meningkatkan sistematika, akuntabilitas, dan keberlanjutan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (PDPB) demi suksesnya Pemilu dan Pilkada mendatang.

Wakil Ketua MK Saldi Isra mempertanyakan kejanggalan petahana Pilkada Banggai yang tak cuti sebelum PSU, memicu pertanyaan atas aturan KPU.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara tengah memproses laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, dengan beberapa laporan yang telah masuk dari berbagai wilayah.

The Indonesian Institute (TII) menyoroti pemungutan suara ulang (PSU) berulang dalam Pilkada 2024 yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara dan kekosongan pemerintahan daerah.

Formappi melihat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 sebagai peluang memperbaiki penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam mengatasi penyimpangan dan meningkatkan kualitas pilkada demi pemilu yang jujur dan adil.

KPU Gorontalo Utara menggelar pleno rekapitulasi suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, menargetkan rampung dalam sehari.

KPU Parigi Moutong menetapkan hasil PSU Pilkada dengan pasangan Erwin Burase-Abdul Sahid memperoleh suara terbanyak, mengungguli tiga pasangan calon lainnya.

Komisi II DPR mengesahkan RUU ASN untuk mengatasi masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada, dengan rencana pemindahan kewenangan mutasi eselon II ke atas ke pemerintah pusat.

Komisi II DPR mengusulkan agar MK mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran masif dalam PSU pilkada untuk menghemat anggaran dan memastikan kepastian hukum.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di berbagai daerah menyoroti pentingnya profesionalisme penyelenggara pemilu, agar terhindar dari kasus serupa di masa mendatang.

Bawaslu Gorontalo Utara menyelidiki isu pengumpulan KTP yang beredar di media sosial menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada, dengan instruksi kepada jajaran pengawas untuk mencari informasi akurat.