850 Personel Gabungan TNI-Polri Amankan Perdamaian Adat di Puncak Jaya

Polres Puncak Jaya mengerahkan 850 personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan proses perdamaian adat antara dua kelompok masyarakat yang bertikai pasca Pilkada di Mulia, Puncak Jaya.

Jayapura, 12 Mei 2024 - Ketegangan pasca Pilkada di Puncak Jaya, Papua Tengah, akhirnya mereda. Dua kelompok masyarakat yang bertikai sepakat berdamai melalui prosesi adat 'belah kayu doli'. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses perdamaian ini, Polres Puncak Jaya telah menyiagakan 850 personel gabungan TNI-Polri.

Kapolres Puncak Jaya, AKBP Ahmad Fauzan, membenarkan hal tersebut. Dalam keterangannya kepada ANTARA pada Minggu, 12 Mei 2024, beliau menyatakan bahwa jumlah personel yang disiagakan mencapai 850 orang. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Perdamaian adat ini merupakan langkah penting untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat perbedaan dukungan dalam Pilkada Puncak Jaya. Proses 'belah kayu doli', yang merupakan tradisi masyarakat setempat, diharapkan dapat mengembalikan kedamaian dan persatuan di antara kedua kelompok.

Proses Perdamaian dan Pengamanan

Proses perdamaian adat 'belah kayu doli' akan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Papua Tengah, perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), Kapolda Papua Tengah, dan Danrem 173/PVB. Kehadiran para tokoh ini diharapkan dapat memberikan legitimasi dan dukungan terhadap proses perdamaian tersebut.

Selain kehadiran tokoh-tokoh penting, pengamanan yang ketat juga menjadi prioritas utama. Personel gabungan TNI-Polri telah disiapkan untuk mencegah terjadinya insiden yang dapat mengganggu jalannya proses perdamaian. Patroli dialogis secara intensif juga terus dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Kapolres Fauzan menambahkan, "Kami saat melaksanakan patroli tidak henti-hentinya meminta dan mengajak masyarakat agar ikut serta menjaga keamanan dan tidak melakukan aksi saling menyerang." Imbauan ini menunjukkan upaya proaktif dari pihak keamanan untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga perdamaian.

Latar Belakang Konflik dan Hasil Pilkada

Konflik yang terjadi dipicu oleh perbedaan dukungan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya dalam Pilkada lalu. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Senin, 5 Mei 2024. Keputusan MK ini menetapkan pasangan Yuni Wonda-Mus Kogoya sebagai pemenang dengan perolehan suara 77.296, unggul atas pasangan Miren Kogoya-Mendi Wonerengga yang memperoleh 65.787 suara.

Meskipun keputusan MK telah dikeluarkan, proses perdamaian adat tetap dianggap penting untuk merekatkan kembali hubungan antar kelompok masyarakat. Dengan adanya jaminan keamanan dari 850 personel gabungan TNI-Polri, diharapkan proses perdamaian ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan.

Situasi keamanan di Puncak Jaya saat ini relatif kondusif. Namun, kehadiran personel gabungan TNI-Polri tetap diperlukan untuk mencegah potensi konflik susulan dan memastikan perdamaian yang telah diraih dapat terjaga.

Proses perdamaian adat ini menjadi contoh penting bagaimana tradisi lokal dapat diintegrasikan dengan upaya penegakan hukum untuk menyelesaikan konflik. Semoga perdamaian ini dapat menjadi tonggak bagi terciptanya kedamaian dan stabilitas di Puncak Jaya.