400 Personel TNI-Polri Siaga di Mulia Usai Putusan MK Sengketa Pilkada Puncak Jaya
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Puncak Jaya, 400 personel gabungan TNI-Polri disiagakan di Mulia untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Situasi keamanan di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, kini diperketat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada. Kapolres Puncak Jaya, AKBP Kuswara, menyatakan bahwa sebanyak 400 personel gabungan TNI-Polri telah disiagakan di wilayah tersebut. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi pertikaian antar pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya.
Keputusan MK yang memerintahkan rekapitulasi penghitungan suara ulang di 22 distrik tanpa melibatkan empat distrik bermasalah, memicu kekhawatiran akan munculnya kembali kerusuhan. Peristiwa kerusuhan sebelumnya, yang terjadi pada tanggal 5 dan 12 Februari, telah mengakibatkan dua orang meninggal dunia, 163 orang luka-luka, dan 55 rumah terbakar. Oleh karena itu, kehadiran personel gabungan TNI-Polri dinilai krusial untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Selain disiagakan di titik-titik strategis, personel gabungan juga aktif melakukan patroli berjalan kaki. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada warga, memberikan rasa aman, dan sekaligus menampung aspirasi masyarakat. "Memang benar sebanyak 400 personel saat ini disiagakan guna mengantisipasi terjadinya kembali pertikaian antar pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya usai putusan sengketa pilkada yang ditangani MK. Selain disiagakan, personel gabungan juga melakukan patroli dengan berjalan kaki guna memberikan rasa aman kepada masyarakat," ungkap Kapolres Kuswara kepada Antara, Senin.
Situasi Keamanan Mulia Pasca Putusan MK
Kapolres Kuswara melaporkan bahwa hingga saat ini situasi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, khususnya di Mulia, relatif aman dan terkendali. Patroli yang dilakukan oleh personel gabungan TNI-Polri juga dibarengi dengan dialog langsung dengan warga. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi gangguan keamanan dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.
Meskipun situasi relatif aman, warga Mulia tetap waspada. Salah satu warga, Herman, yang juga merupakan ASN di Pemda Puncak Jaya, mengaku bahwa banyak warga yang memilih untuk tetap berada di dalam rumah. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi konflik susulan.
Para pedagang di Mulia juga ikut waspada dengan menutup kios-kios mereka. Mereka khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat trauma akibat kerusuhan sebelumnya masih terasa. "Warga saat ini memilih tinggal di dalam rumah saja karena takut terjadi kembali aksi saling serang antar kedua pendukung. Bahkan para pedagang memilih menutup kiosnya guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Herman.
Rekapitulasi Suara Ulang dan Antisipasi Konflik
Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Puncak Jaya diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Yuni Wonda-Mus Kogoya dan Miren Kogoya-Wendi. Putusan MK menetapkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara ulang di 22 distrik. Empat distrik yang bermasalah tidak diikutsertakan dalam proses rekapitulasi ulang tersebut, dan prosesnya akan dilaksanakan oleh KPU RI di Jakarta.
Keputusan MK ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa Pilkada Puncak Jaya secara adil dan transparan. Namun, potensi konflik tetap ada, sehingga kehadiran 400 personel gabungan TNI-Polri menjadi sangat penting untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Pencegahan konflik dan dialog terus dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
Langkah-langkah yang diambil oleh aparat keamanan diharapkan dapat mencegah terjadinya kembali peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materiil. Kehadiran TNI-Polri di tengah masyarakat juga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada warga, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang.
Situasi di Mulia pasca putusan MK tetap menjadi perhatian utama. Pemantauan dan patroli terus dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Semoga proses rekapitulasi suara ulang dapat berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang diterima oleh semua pihak.
