Papua Tengah Siagakan 1.614 Personel Gabungan Jelang Putusan MK Pilkada
Polda Papua Tengah menyiapkan 1.614 personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan delapan kabupaten di wilayahnya menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada serentak 2024.
Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah bersiap menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada serentak 2024. Sebanyak 1.614 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan untuk menjaga keamanan di delapan kabupaten dalam wilayah hukum Polda Papua Tengah. Langkah antisipasi ini diambil untuk mencegah potensi gangguan keamanan pasca-putusan MK.
Antisipasi Gangguan Keamanan Pasca Putusan MK
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papare, menyatakan kesiapannya dalam konferensi pers di Nabire. Beliau menjelaskan bahwa pasukan gabungan terdiri dari 1.229 personel Polda Papua Tengah, 100 personel Brimob Polda Papua, 100 personel Brimob Pastiga, dan 185 personel TNI. Semua Polres di wilayah hukum Polda Papua Tengah kini berada dalam status siaga.
Meskipun tidak ada klasifikasi daerah berdasarkan tingkat kerawanan, Polda Papua Tengah memastikan kesiapan seluruh personel menghadapi berbagai skenario. "Situasi bisa berubah sewaktu-waktu, dan kami harus siap menghadapi dengan segala skenario," tegas Brigjen Pol Alfred Papare.
Pendekatan Humanis, Namun Tegas
Dalam menjalankan tugas pengamanan, pendekatan humanis akan diutamakan. Namun, tindakan tegas akan diterapkan terhadap individu atau kelompok yang mencoba mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini ditekankan oleh Kapolda Papua Tengah sebagai komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan daerah.
Wilayah hukum Polda Papua Tengah meliputi Polres Nabire, Polres Dogiay, Polres Deiyai, Polres Paniai, Polres Intan Jaya, Polres Puncak, dan Polres Puncak Jaya. Semua daerah ini akan mendapatkan pengamanan ekstra jelang dan pasca putusan MK.
Imbauan Kepada Masyarakat
Kapolda Papua Tengah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi. "Masyarakat diharap tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi kebenarannya, karena TNI-Polri berkomitmen untuk bekerja maksimal demi memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga," ujar Brigjen Pol Alfred Papare.
Kesimpulan
Langkah antisipatif Polda Papua Tengah dalam menyiagakan 1.614 personel gabungan menunjukkan keseriusan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Komitmen pendekatan humanis namun tegas diharapkan dapat mencegah potensi konflik dan menjaga stabilitas pasca putusan MK. Imbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga situasi kondusif.
