Kemenangan kotak kosong di Pilkada 2024 di Bangka dan Pangkalpinang menjadi sorotan, menunjukkan ketidaksetujuan publik terhadap calon tunggal dan praktik borong partai yang mengikis demokrasi.

KPU Kabupaten Serang resmi menetapkan pasangan Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Serang terpilih hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.

Kejati NTB dalami kasus dugaan korupsi DAK Dikbud NTB tahun 2024 dengan menyiapkan daftar saksi dan menelusuri unsur melawan hukum, diduga melibatkan pejabat tinggi daerah dan pungutan fee proyek hingga 15 persen.

Tujuh pejabat Pemprov Bengkulu mengaku memberikan uang kepada mantan Gubernur Rohidin Mersyah untuk Pilkada 2024; Rohidin membantah paksaan dan menyatakan pemindahan jabatan berdasarkan evaluasi kinerja.

KPU Bone Bolango mengembalikan dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp1 miliar lebih ke kas daerah setelah pelaksanaan Pilkada selesai, dan mengajukan proposal anggaran baru untuk pemutakhiran data pemilih.

KPU Teluk Wondama mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp1.480.948.956,00 kepada Pemkab Teluk Wondama setelah penyelenggaraan pilkada yang aman dan lancar.

KPU Sulawesi Tengah mengembalikan Rp34,34 miliar sisa dana hibah Pilkada 2024 ke kas daerah, menunjukan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

KPU Kabupaten Gunung Mas mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp2,586 miliar ke kas daerah setelah terserap 90,62 persen untuk pelaksanaan pilkada.

Bawaslu Manokwari mengembalikan dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp1,3 miliar ke Pemkab Manokwari setelah menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan, menunjukkan transparansi pengelolaan anggaran.

KPU Kabupaten Sigi kembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp5,7 juta ke Pemda, meskipun masih ada tunggakan honorarium PPS senilai Rp1,2 miliar.

KPU Rokan Hilir, Riau, mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp6,51 miliar ke Pemda setempat setelah penyelenggaraan pilkada yang efisien dan sukses.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo mengembalikan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp3,3 miliar, meskipun pengawasan tetap optimal dan Pilkada berjalan lancar.

KPU Sulawesi Utara menggelar Rakorev untuk mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

Bawaslu Kabupaten Serang menghentikan pemeriksaan dua terduga kasus politik uang dalam PSU Pilkada Serang 2024 karena bukti yang tidak memenuhi syarat, fokus pemeriksaan kini pada 10 terduga lainnya.

Bawaslu Gorontalo menyatakan gugatan Roni-Ramdhan terkait dugaan politik uang dalam PSU Pilkada Gorontalo Utara 2024 memenuhi syarat formil dan materiil, membuka peluang pembatalan hasil Pilkada.

KPU Tapanuli Utara mengembalikan Rp6,266 miliar sisa dana hibah Pilkada 2024 ke kas daerah, menunjukkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah merehabilitasi nama baik Ketua KPU dan Komisioner Bawaslu Karawang setelah terbukti tidak melanggar kode etik dalam Pilkada 2024.

KPU Kulon Progo mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp7,53 miliar ke Pemda setempat, menunjukkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan.

Komisi II DPR meminta Kemendagri mengawasi BUMD agar tidak dijadikan tempat bagi-bagi jabatan untuk tim sukses Pilkada 2024 dan memastikan BUMD berjalan profesional demi kekuatan ekonomi daerah.

KPU dan Bawaslu Kota Madiun kembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 senilai total Rp7,51 miliar ke kas daerah, setelah digunakan untuk berbagai keperluan operasional dan administrasi.