Pemilu: Perekat Integrasi Bangsa, Tegas Wamendagri Bima Arya

Wamendagri Bima Arya tegaskan Pemilu sebagai sarana memperkuat integrasi bangsa di tengah perbedaan, seraya ingatkan pentingnya netralitas penyelenggara dan efektivitas pelaksanaan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, baru-baru ini memberikan pernyataan penting mengenai peran pemilihan umum (Pemilu) dalam konteks keutuhan bangsa Indonesia. Dalam kuliah umum di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (12/3), Bima Arya menyampaikan bahwa Pemilu, meskipun menghadirkan perbedaan, justru dapat memperkuat integrasi nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya menanggapi dinamika politik menjelang Pemilu. Ia menekankan pentingnya melihat Pemilu bukan sebagai ajang pemecah belah, melainkan sebagai proses yang dapat menyatukan kembali seluruh elemen bangsa. Menurutnya, perbedaan pendapat dan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, setelah Pemilu, seluruh kontestan harus mampu bersatu kembali demi kepentingan bangsa dan negara.

"Terbiasa berbeda, tetapi kemudian bersama-sama ketika pemerintahan. Jangan sampai pemilu itu memecah. Teman-teman sekalian, di Indonesia itu, elite politik itu relatif cair," ungkap Bima Arya, seperti dikutip dari keterangan resminya.

Pemilu: Jembatan Kesatuan di Tengah Perbedaan

Bima Arya menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pasca-Pemilu. Ia mengingatkan bahwa perbedaan merupakan keniscayaan, dan upaya untuk mencapai kebersamaan harus selalu diperjuangkan. Kegagalan dalam menjaga persatuan akan menghambat pembangunan nasional. "Tidak ada bangsa yang maju tanpa integrasi yang kuat," tegasnya.

Lebih lanjut, Wamendagri tersebut juga menekankan peran penting civitas academica dalam menjaga demokrasi Indonesia. Mahasiswa, dosen, dan para akademisi dianggap sebagai pilar penting yang menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik dan tidak kembali ke masa lalu. "Teman-teman kampus, para pemikir-pemikir, aktivis, ini adalah pagar-pagar yang menjaga agar demokrasi kita tetap terjaga. Tidak kembali lagi ke masa lalu," ujar Bima Arya.

Dalam kuliah umum tersebut, Bima Arya juga menyoroti beberapa isu krusial terkait Pemilu, termasuk usulan desain sistem pemilu yang saat ini masih dikaji pemerintah. Ia menekankan pentingnya setiap usulan desain tersebut selaras dengan konsep otonomi daerah.

Netralitas Penyelenggara dan Efektivitas Pemilu

Selain desain sistem pemilu, Bima Arya juga menekankan pentingnya netralitas penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu, menurutnya, harus bebas dari pengaruh politik dan memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan Pemilu berjalan dengan adil dan demokratis.

Lebih jauh, Wamendagri juga menyoroti pentingnya upaya untuk melaksanakan Pemilu yang efektif dan akuntabel. Pemilu yang efektif dan akuntabel akan menghasilkan pemerintahan yang legitimate dan mampu membawa Indonesia menuju kemajuan. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Bima Arya juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusifitas situasi politik menjelang dan selama Pemilu. Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu harus menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi dan integrasi nasional, bukan sebaliknya.

Kesimpulannya, pernyataan Wamendagri Bima Arya tersebut memberikan penekanan pentingnya Pemilu sebagai alat pemersatu bangsa, sekaligus mengingatkan akan tanggung jawab bersama dalam menjaga netralitas penyelenggara dan memastikan efektivitas pelaksanaan Pemilu demi kemajuan bangsa Indonesia.