Kemenhut Segel 55 Usaha Ilegal di Hutan, Kerugian Negara Capai Miliaran Rupiah

Kementerian Kehutanan menyegel 55 usaha ilegal di dalam hutan dan tengah menyelidiki kasus perambahan hutan di Batam yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp23 miliar.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) gencar memberantas aktivitas ilegal di kawasan hutan. Dalam operasi penertiban kawasan hutan tahun ini, Kemenhut telah menyegel 55 kegiatan atau usaha yang beroperasi tanpa izin. Penindakan tegas ini dilakukan untuk menyelamatkan daerah aliran sungai (DAS) dan melindungi kelestarian hutan Indonesia.

Sekretaris Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) Kementerian Kehutanan, Lukita Awang, menyatakan bahwa dari 55 penyegelan tersebut, 6 kasus sedang dalam tahap penyidikan, sementara 49 kasus lainnya masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan. Penertiban difokuskan pada daerah hulu DAS untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih meluas. Komitmen Kemenhut dalam menjaga kelestarian hutan ditegaskan melalui langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan berkelanjutan.

Langkah-langkah tegas Kemenhut ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kekayaan alam Indonesia. Penyegelan 55 usaha ilegal merupakan bukti nyata komitmen tersebut. Selain itu, berbagai upaya lain juga dilakukan untuk mencegah dan menindak tegas pelaku kejahatan kehutanan.

Selama empat bulan pertama tahun ini, Ditjen Gakkumhut telah menorehkan sejumlah prestasi signifikan dalam penegakan hukum kehutanan. Tercatat, 90 pengaduan masyarakat telah ditangani dan ditindaklanjuti. Sepuluh perkara pidana kehutanan telah mencapai tahap P21 (berkas dinyatakan lengkap dan dapat disidangkan), dan 18 operasi pengamanan hutan dan hasil hutan telah dilakukan.

Operasi-operasi tersebut meliputi 9 operasi perambahan kawasan hutan, 2 operasi pertambangan ilegal, 5 operasi terkait tumbuhan dan satwa liar (TSL), dan 2 operasi pembalakan liar. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi penegakan hukum yang diterapkan oleh Kemenhut.

Selain itu, Ditjen Gakkumhut juga aktif merespon laporan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penertiban aktivitas pembuangan sampah ilegal di kawasan hutan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, yang berada di wilayah izin perhutanan sosial.

Saat ini, Ditjen Gakkum Kehutanan tengah menangani dugaan perambahan di Kawasan Hutan Lindung Tanjung Gundap IV, Kota Batam, Kepulauan Riau. Perambahan tersebut dilakukan melalui kegiatan "cut and fill", yaitu pembukaan lahan dengan cara menebang tanaman mangrove yang berada di kawasan hutan lindung.

Kegiatan ini dilakukan tanpa izin, dengan luas lahan yang dibuka mencapai 5,98 hektar. Seluruh area tersebut merupakan vegetasi mangrove. Berdasarkan perhitungan ahli valuasi ekonomi kerusakan lingkungan, kerugian negara akibat perambahan ini diperkirakan mencapai Rp23 miliar, yang meliputi biaya kehilangan jasa ekosistem mangrove dan biaya pemulihan. Kasus ini saat ini telah memasuki tahap penyidikan.

Perlu ditekankan bahwa perambahan hutan dan aktivitas ilegal lainnya tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan sangat penting untuk melindungi hutan Indonesia.

Kemenhut berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di sektor kehutanan. Kerjasama dengan masyarakat dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk mencegah dan memberantas aktivitas ilegal di kawasan hutan. Pelaporan masyarakat sangat membantu dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan kehutanan dan melindungi hutan Indonesia untuk generasi mendatang.