Etika Administrasi Publik dalam Pandangan Terkait Tes Antigen/PCR Untuk Perjalanan Jarak Jauh Di Indonesia

Tes ANTIGEN/PCR merupakan tes untuk mengukur akurasi penyakit Covid-19. Sejak tahun 2020, tes ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk perjalanan jauh di Indonesia. Namun, kebijakan ini cukup banyak menuai kontroversi. Alasannya karena antigen/PCR dinilai tidak efektif, sebab hasil tes tersebut hanya dapat digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Selain itu, masyarakat mengeluhkan soal harga. Meski untuk saat ini antigen dinilai relatif turun dari harga sebelumnya, namun tes ini dianggap menyulitkan, bahkan untuk sekarang masyarakat sudah mendapatkan beberapa dosis vaksinasi.

            Terkait persoalan ini, di masa pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia sering kali membuat suatu kebijakan tanpa adanya landasan ilmiah yang kuat. Meski pemerintah ingin mengurangi dampak Covid-19 yang merebak karena banyaknya masyarakat bepergian jauh,  namun hal tersebut tidak diiringi dengan pengurangan jumlah penumpang dengan aturan pembatasan kapasitas. Maka dari itu, kita bisa melihat bahwa angka Covid-19 baru-baru ini meningkat cukup drastis. Kebijakan yang mungkin masih kurang dijalani saat ini pun mempengaruhi dampak peningkatan Covid-19

Jadi, menurut pandangan penulis, PCR/Antigen dalam bepergian jauh tidak diperlukan. Selain karena beberapa alasan yang sudah diungkapkan sebelumnya, ditambah lagi adanya indikasi permainan surat antigen atau PCR. Akibatnya masyarakat mengetahui bahwa bisa saja surat antigen/PCR palsu sehingga hanya menguntungkan finansial si pembuat surat palsu tersebut.

Namun pada dasarnya, penelitian yang membahas mengenai tanggapan masyarakat mengenai pemberlakuan tes antigen atau PCR bagi perjalanan jarak jauh masih belum banyak dilakukan. Di sini saya melaksanakan survei daring terkait respons masyarakat terkait kebijakan penerapan tes antigen/PCR pada perjalanan jarak jauh.

Dari 75 responden yang terkumpul, sekitar 45 persen responden menyatakan tidak setuju perihal diberlakukannya tes tersebut. Sekitar 63 persennya mendukung untuk tidak diberlakukannya tes PCR/antigen seperti negara lain; 50 persen responden menyatakan setuju jika tes tersebut digratiskan; 69,8 persen responden menyetujui jika vaksinasi hanya menjadi syarat untuk perjalanan jauh; namun, terdapat hampir dengan jumlah persentase yang sama yakni 69,3 persen setuju jika ada syarat lain yang akan diterapkan oleh pemerintah.