20 Korban Jiwa Akibat Rabies NTT, Gubernur Instruksikan Kandangkan Hewan Penular Rabies

Gubernur NTT instruksikan pengandangan Hewan Penular Rabies (HPR) mulai September setelah 20 orang meninggal akibat gigitan. Langkah ini demi menekan kasus rabies NTT.

Kupang, NTT – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, telah mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah di provinsi kepulauan tersebut. Instruksi ini bertujuan untuk mengandangkan semua Hewan Penular Rabies (HPR) sebagai langkah mendesak dalam upaya pencegahan penyebaran rabies.

Kebijakan ini akan mulai berlaku pada bulan September dan direncanakan berlangsung selama dua bulan ke depan. Seluruh masyarakat yang memiliki HPR, seperti anjing, diwajibkan untuk mengikat atau mengandangkan hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran bebas di luar rumah.

Langkah drastis ini diambil menyusul data memprihatinkan terkait kasus rabies di NTT. Sejak Januari hingga Agustus 2025, tercatat 20 korban meninggal dunia akibat gigitan anjing rabies, menambah urgensi penanganan wabah ini secara serius dan terstruktur.

Gubernur Melki Laka Lena menjelaskan bahwa instruksi pengandangan HPR ini telah disampaikan melalui surat resmi kepada seluruh bupati di NTT. Tujuannya adalah memastikan tidak ada lagi anjing atau hewan pembawa rabies lainnya yang berkeliaran tanpa pengawasan di lingkungan masyarakat.

Para kepala daerah diwajibkan untuk mensosialisasikan kebijakan ini kepada warganya, menegaskan pentingnya mengikat dan mengandangkan HPR. Jika ada hewan yang kedapatan berkeliaran bebas, petugas berwenang akan melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam implementasi kebijakan ini.

Pengandangan hewan ini juga berfungsi sebagai metode deteksi dini. Dalam kurun waktu dua bulan pengandangan, diharapkan dapat teridentifikasi hewan-hewan yang terjangkit rabies. Ini memungkinkan penanganan lebih lanjut untuk memutus rantai penularan dan melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman rabies.

Kasus gigitan HPR di NTT telah mencapai angka yang mengkhawatirkan, dengan 16.939 kasus tercatat sejak awal tahun hingga Agustus 2025. Kasus-kasus ini tersebar di beberapa kabupaten, termasuk Timor Tengah Utara (TTU), Malaka, Timor Tengah Selatan (TTS), Sikka, Nagekeo, Lembata, dan Ngada, menunjukkan sebaran geografis yang luas.

Angka kematian yang mencapai 20 jiwa akibat rabies menjadi alarm bagi pemerintah provinsi untuk mengambil tindakan cepat dan terkoordinasi. Data ini menggarisbawahi betapa berbahayanya penyakit rabies jika tidak ditangani dengan serius, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan pasca-gigitan.

Selain instruksi pengandangan, Pemerintah Provinsi NTT juga aktif mendistribusikan vaksin dan serum anti-rabies. Bantuan medis ini disalurkan ke seluruh pusat penanganan rabies di berbagai wilayah NTT, memastikan ketersediaan pasokan untuk penanganan kasus gigitan dan upaya vaksinasi massal.

Pemerintah berharap penuh agar seluruh pemilik HPR dapat mematuhi arahan yang telah ditetapkan. Kepatuhan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan angka kasus rabies dan mencegah lebih banyak korban jiwa di Nusa Tenggara Timur, mewujudkan lingkungan yang lebih aman dari ancaman penyakit ini.