Adipura Tak Sekadar Simbol, Menteri Lingkungan Hidup Ancam Beri Label 'Kota Kotor' Bagi Daerah yang Gagal Kelola Sampah

Penilaian Adipura kini tak hanya simbolis. Menteri Lingkungan Hidup tegaskan daerah yang buruk dalam pengelolaan sampah akan diberi label 'Kota Kotor'. Bagaimana dampaknya?

Penilaian penghargaan Adipura tidak lagi sekadar simbol kebersihan semata. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa proses asesmen ini akan menjadi pendorong utama transformasi pengelolaan sampah. Transformasi ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari hulu hingga hilir di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hanif di Tangerang pada Sabtu (09/8), dalam rangkaian kunjungan kerja yang bertepatan dengan kegiatan Car Free Day. Beliau juga meresmikan Satgas Langit Biru dan meluncurkan Gerakan "Kembalikan Langit Biru Kita". Ini menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Tujuan utama perubahan ini adalah memastikan bahwa kebersihan kota bukan hanya tampilan luar, tetapi juga didukung oleh sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang benar. Daerah yang tidak memenuhi standar ini berisiko tidak mendapatkan penghargaan Adipura, bahkan bisa mendapatkan label "Kota Kotor".

Menteri Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa penilaian Adipura tidak lagi hanya melihat kebersihan permukaan kota. Aspek penting yang kini menjadi sorotan adalah bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga dilakukan secara menyeluruh. Jika pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga tidak memadai, suatu kota tidak akan mungkin meraih penghargaan Adipura.

Saat ini, masih banyak kota dan kabupaten di Indonesia yang masuk kategori "Kota Kotor". Mereka memiliki skor penilaian kebersihan hanya sekitar 40 poin. Padahal, untuk dapat lolos dan meraih penghargaan Adipura, sebuah daerah harus mencapai minimal 75 poin.

Perubahan fokus ini bertujuan untuk mendorong daerah agar benar-benar berinvestasi dalam infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ini mencakup pemilahan, pengumpulan, hingga pemrosesan akhir sampah. Implementasi kebijakan yang efektif menjadi kunci keberhasilan.

Pemerintah memberikan batas waktu kepada seluruh kota dan kabupaten untuk melakukan perbaikan signifikan. Mereka memiliki kesempatan hingga Desember 2025 untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan sampah. Ini adalah periode krusial bagi daerah untuk menunjukkan komitmennya.

Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan evaluasi bulanan terhadap kemajuan yang dicapai oleh setiap daerah. Evaluasi ini berfungsi sebagai alat pemantauan dan pendampingan. Dengan demikian, daerah dapat terus memperbaiki diri dan tidak menunda upaya peningkatan kebersihan.

Menteri Hanif secara khusus menyebut Kota Tangerang yang sedang dalam proses perbaikan. Beliau mendorong agar Tangerang memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan peningkatan yang diperlukan. Ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki peluang untuk berbenah.

Tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup tidak hanya akan memberikan penghargaan Adipura bagi daerah berprestasi. Mereka juga akan secara resmi memberikan label "Kota Kotor" kepada daerah yang kinerjanya di bawah standar. Kebijakan ini diharapkan menjadi insentif kuat bagi daerah untuk serius mengatasi masalah sampah.

Menteri Nurofiq mengamati adanya kemajuan dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di beberapa daerah. Khususnya dalam penanganan air lindi, yang merupakan cairan berbahaya dari tumpukan sampah, sudah mulai ada regulasi yang lebih baik agar tidak bocor ke lingkungan. Namun, konsistensi dalam implementasi tetap akan dipantau ketat.

Perbaikan TPA, termasuk pengelolaan air lindi, sangat vital untuk mencegah pencemaran tanah dan air. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspek estetika, tetapi juga pada dampak lingkungan jangka panjang dari pengelolaan sampah.

Menyikapi arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah konkret. Salah satunya adalah dengan menerbitkan surat edaran yang melarang praktik pembakaran sampah secara terbuka. Pembakaran sampah ini seringkali menjadi masalah serius di perkotaan.

Pembakaran sampah terbuka menghasilkan emisi berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, Satgas yang dibentuk akan memantau dan menindak tegas praktik tersebut. Ini adalah upaya nyata untuk mengurangi polusi udara.

Langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang ini diharapkan dapat diikuti oleh daerah lain. Dengan demikian, tujuan nasional untuk pengelolaan sampah yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih dapat tercapai secara kolektif.