BP Haji Rancang Strategi Tekan Biaya Haji: Masa Tinggal Dipangkas, Kerja Sama Pariwisata Digalakkan

Badan Penyelenggara Haji (BPJ) berupaya menurunkan biaya haji dengan memangkas masa tinggal jemaah, meningkatkan kerja sama penerbangan, dan mengoptimalkan potensi pariwisata bilateral Indonesia-Arab Saudi.

Jakarta, 7 Mei 2024 - Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPJ) tengah merancang sejumlah strategi untuk menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan biaya haji menjadi pendorong utama upaya ini. Langkah-langkah yang direncanakan mencakup efisiensi waktu perjalanan, optimalisasi penerbangan, dan peningkatan kerja sama pariwisata dengan Arab Saudi.

Wakil Kepala BPJ, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa arahan Presiden tersebut sangat rasional. "Presiden selalu meminta agar biaya haji diturunkan dan itu perintah yang rasional. Beliau ingin agar pengelolaan haji bersih dari korupsi, bebas dari kartel, dan sebagainya," ujar Dahnil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Salah satu fokus utama BPJ adalah memangkas durasi masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Saat ini, masa tinggal mencapai sekitar 40 hari, yang merupakan salah satu komponen terbesar biaya haji. Dahnil menjelaskan bahwa ini merupakan persoalan sistemik yang terkait dengan keterbatasan penerbangan dan slot bandara. "Kalau bisa dikurangi menjadi sekitar 30 hari saja, itu sudah sangat signifikan menekan biaya," tambahnya.

Untuk mengatasi kendala penerbangan, BPJ berencana memperluas kerja sama dengan lebih banyak maskapai penerbangan dan memperbaiki skema penerbangan haji. Saat ini, sistem carter penerbangan menyebabkan pesawat kembali kosong setelah mengantar jemaah ke Tanah Suci. "Ibaratnya kita beli tiket empat kali lipat karena pesawat pulang tidak membawa penumpang," jelas Dahnil.

Sebagai solusi, BPJ tengah menggodok kerja sama dengan Kementerian Pariwisata Arab Saudi. Kerja sama ini bertujuan agar masyarakat Arab Saudi dapat berwisata ke Indonesia menggunakan pesawat yang sama dengan jemaah haji, dengan penawaran tiket diskon selama musim haji. Strategi ini diharapkan mampu menekan ongkos penerbangan dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Indonesia.

Selain itu, pesawat haji juga akan dimanfaatkan untuk mengangkut kargo saat kembali ke Indonesia guna meningkatkan efisiensi biaya. Pemerintah juga akan meninjau ulang aspek lain seperti katering, akomodasi, dan pengadaan layanan haji.

Dalam hal katering, keberhasilan pengiriman bumbu-bumbu asli Indonesia telah dicapai. Saat ini, 100 persen bumbu yang digunakan perusahaan katering Arab Saudi berasal dari Indonesia. Untuk akomodasi, pemerintah terus mengembangkan rencana pembangunan "kampung haji" sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan ini diharapkan dapat menekan biaya dan meningkatkan efisiensi layanan haji.

Dahnil menambahkan bahwa pihak Arab Saudi menyambut baik gagasan pengembangan pariwisata bilateral. "Mereka terbuka dan akan membicarakan lebih lanjut. Kami berharap akan ada pertemuan antara Menteri Pariwisata Indonesia dan Menteri Pariwisata Saudi dalam waktu dekat," katanya.

Langkah-langkah strategis yang diambil BPJ ini diharapkan dapat secara signifikan menurunkan biaya haji, memberikan akses yang lebih terjangkau bagi jemaah, dan sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional melalui peningkatan sektor pariwisata.

Selain itu, upaya transparansi dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana haji juga menjadi prioritas utama, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sistem pengelolaan haji yang bersih dan efisien.