Dinas Pendidikan Lumajang Cari Solusi Terbaik untuk Guru Honorer Pasca UU ASN

Dinas Pendidikan Lumajang berupaya mencari solusi terbaik bagi 212 guru honorer yang terdampak UU ASN 2023, memastikan kesejahteraan mereka tetap terjaga melalui optimalisasi dana BOSP dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Lumajang, Jawa Timur, 18 Februari 2024 - Beredar kabar bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berdampak pada 212 guru dan tenaga kependidikan honorer di Kabupaten Lumajang. Menyikapi hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang bergerak cepat mencari solusi terbaik untuk memastikan kesejahteraan para tenaga pendidik tetap terjaga. Langkah-langkah strategis apa yang diambil pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini?

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lumajang, Heppy Septevin Gumilang, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mencari solusi yang tepat. "Kebijakan yang diambil akan tetap berlandaskan regulasi yang berlaku, dengan upaya memastikan kesejahteraan tenaga pendidik tetap terjaga," ujarnya di Lumajang, Selasa.

Meskipun UU Nomor 20 Tahun 2023 memberikan dampak signifikan, khususnya terkait larangan memasukkan tenaga non-ASN ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mulai tahun 2024, Dinas Pendidikan Lumajang memastikan bahwa para guru honorer tetap menerima honorarium. Sumber dana berasal dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023.

Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lumajang tidak bekerja sendiri. Mereka aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan (Korwildikbud) di 21 kecamatan se-Kabupaten Lumajang. Tujuannya adalah untuk membantu lembaga pendidikan dalam penguatan penganggaran BOSP dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.

Heppy Septevin Gumilang menjelaskan, "Kami memahami kekhawatiran para tenaga non-ASN. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa guru dan tenaga kependidikan honorer tetap mendapatkan haknya melalui skema yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan."

Pengurangan jumlah guru ASN akibat pensiun, mutasi, atau faktor lainnya menjadi tantangan tersendiri. Heppy berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Lumajang. Jumlah guru ASN yang terus berkurang berpotensi menimbulkan masalah serius dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah tersebut.

Lebih lanjut, Heppy mengajak para guru non-ASN untuk tetap semangat dan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Korwil di masing-masing wilayah. Selain itu, peran aktif masyarakat, khususnya komite sekolah, sangat diharapkan untuk membantu menciptakan solusi nyata bagi dunia pendidikan di Lumajang.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen penuh untuk mencari solusi terbaik bagi tenaga pendidik. Harapannya, pendidikan di Lumajang tetap berjalan optimal dan kesejahteraan guru tetap terjaga. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, diharapkan masa transisi ini dapat dilalui dengan baik demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Lumajang.

"Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, kami optimis dapat melalui masa transisi ini dengan baik demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Lumajang," pungkas Heppy.