DPRD Bangka Tengah Desak Dindik Babel Atasi Krisis Kuota SMA: Puluhan Siswa Terancam Putus Sekolah!

DPRD Bangka Tengah mendesak Dindik Babel segera bertindak mengatasi masalah kuota SMA yang terbatas, sebab puluhan siswa terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan.

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Batianus, baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya terkait masalah kuota penerimaan siswa baru di SMA negeri. Persoalan ini dinilai berpotensi serius meningkatkan angka putus sekolah di wilayah tersebut.

Desakan ini ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dindik Babel) agar segera mengambil langkah konkret. Hal ini menyusul laporan dari warga Kecamatan Lubuk Besar mengenai 33 lulusan SMP yang gagal melanjutkan pendidikan.

Mereka tidak tertampung di SMAN 1 Lubuk Besar akibat keterbatasan daya tampung. Situasi ini menjadi perhatian utama karena tidak adanya sekolah swasta sebagai alternatif di kecamatan tersebut, sehingga masa depan pendidikan puluhan anak terancam.

Keterbatasan daya tampung sekolah menengah atas di Bangka Tengah telah menimbulkan kekhawatiran mendalam. Kasus 33 lulusan SMP di Kecamatan Lubuk Besar yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Lubuk Besar adalah contoh nyata dari krisis ini. Kondisi ini diperparah karena tidak adanya sekolah swasta yang dapat menjadi pilihan alternatif bagi para siswa di kecamatan tersebut.

Batianus menegaskan bahwa masalah kuota SMA yang terbatas ini bukan fenomena baru; ia terus berulang setiap tahun saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun, hingga kini belum ada solusi permanen yang diberikan oleh Dindik Babel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan tingkat menengah di provinsi ini. Kondisi ini tentu saja mengancam hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Jika dibiarkan berlarut-larut, situasi ini dapat berdampak buruk pada citra dunia pendidikan di Bangka Tengah. Angka putus sekolah berpotensi meningkat, menciptakan generasi yang kurang terdidik dan berdampak pada pembangunan sumber daya manusia daerah. Oleh karena itu, penanganan masalah kuota SMA ini menjadi sangat krusial dan mendesak.

Menanggapi krisis ini, DPRD Bangka Tengah telah menyampaikan masalah kuota SMA kepada Dindik Babel melalui Dinas Pendidikan Bangka Tengah. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai solusi bagi puluhan anak yang nasib pendidikannya terkatung-katung. Batianus menekankan pentingnya respons cepat dan efektif dari pihak berwenang.

Batianus juga meminta Dindik Babel untuk membawa permasalahan ini ke kementerian terkait, mengingat sifatnya yang berulang setiap tahun. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap sistem PPDB dan daya tampung sekolah adalah langkah yang mutlak diperlukan. Jika masalah terus terjadi, perlu dipertimbangkan opsi penambahan kuota, pembangunan ruang kelas baru, atau peningkatan jumlah rombongan belajar.

Penambahan kuota penerimaan siswa baru dianggap sebagai langkah yang paling realistis dan memungkinkan untuk segera diimplementasikan. Praktik serupa telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan demikian, Dindik Babel diharapkan dapat belajar dari keberhasilan tersebut dan menerapkan solusi yang adaptif untuk menjamin setiap anak mendapatkan akses pendidikan.