Ekonom Ungkap Dampak Program Listrik Desa: Wujudkan Keadilan Energi di Wilayah 3T dan Tingkatkan Rasio Elektrifikasi

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyoroti Program Listrik Desa sebagai wujud nyata keadilan energi bagi masyarakat 3T. Apa saja dampaknya terhadap elektrifikasi nasional?

Defiyan Cori, seorang ekonom konstitusi, menegaskan bahwa Program Listrik Desa (Lisdes) merupakan inisiatif krusial pemerintah. Program ini dirancang untuk mewujudkan keadilan energi, khususnya bagi warga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Komitmen pemerintah dalam memperluas akses listrik ini terlihat jelas melalui peresmian 55 proyek energi baru terbarukan (EBT) pada 26 Juni lalu. Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek-proyek tersebut di PLTP Ijen, Bondowoso, Jawa Timur.

Proyek EBT ini meliputi delapan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Total kapasitas yang dihasilkan mencapai 380 Megawatt (MW), menandai langkah besar dalam elektrifikasi nasional.

Defiyan Cori menjelaskan bahwa Program Listrik Desa, bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan PLN, telah menyalurkan listrik ke pelosok desa. Program ini menargetkan lebih dari 10 ribu titik di 40 kabupaten dan 18 provinsi hingga Juli 2025.

Menurutnya, program ini bukan sekadar menyediakan penerangan bagi rumah-rumah warga di wilayah terpencil. Lebih dari itu, Program Listrik Desa menghadirkan harapan baru, meningkatkan kualitas kehidupan, dan membuka masa depan yang lebih layak bagi masyarakat.

Apresiasi tinggi diberikan kepada pemerintah atas upaya akselerasi program elektrifikasi ini. Rasio elektrifikasi nasional menunjukkan peningkatan signifikan, dari 84,35 persen pada tahun 2014 menjadi target 99,83 persen di akhir tahun 2024.

Peningkatan rasio ini mencerminkan keberhasilan nyata dalam menjangkau lebih banyak rumah tangga. Ini adalah bukti komitmen kuat pemerintah terhadap pemerataan akses energi.

Implementasi Program Listrik Desa yang berhasil menerangi berbagai desa terpencil dinilai Defiyan Cori sebagai cerminan nyata penegakan keadilan sosial. Listrik dianggap sebagai kebutuhan dasar yang esensial.

"Listrik bukan hanya soal penerangan," tegas Defiyan. "Ia adalah fondasi kemajuan pendidikan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan."

Pernyataan ini menggarisbawahi peran strategis listrik dalam mendorong pembangunan. Akses listrik yang merata akan membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan.

Saat peresmian 55 proyek EBT, Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh desa di Indonesia akan dialiri listrik dalam waktu kurang dari empat tahun. Pemerintah berkomitmen mendorong kerja keras semua pihak, termasuk PLN dan swasta, untuk percepatan ini.