Fakta Baru: Kongres PDIP 2025 Tunggu Arah Megawati, Nasib Sekjen Hasto Kristiyanto Ditentukan?
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat ungkap Kongres PDIP 2025 akan digelar tahun ini. Keputusan jadwal dan nasib Sekjen Hasto Kristiyanto di tangan Megawati.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengonfirmasi bahwa Kongres PDIP akan diselenggarakan pada tahun 2025 ini. Namun, jadwal pasti pelaksanaan kongres masih menunggu arahan dan keputusan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan ini disampaikan Djarot usai menghadiri peringatan 29 tahun kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli di Kantor Pusat DPP PDIP, Jakarta Pusat. Kongres ini menjadi sangat krusial mengingat masa jabatan pengurus PDIP saat ini akan berakhir pada tahun 2025.
Selain penentuan jadwal, kongres ini juga akan menjadi forum penting untuk membahas dan memutuskan posisi strategis partai, termasuk jabatan Sekretaris Jenderal. Hal ini menjadi sorotan publik, terutama terkait status Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang kini tengah menghadapi kasus hukum.
Jadwal dan Kewenangan Pelaksanaan Kongres PDIP
Djarot Saiful Hidayat menjelaskan bahwa pelaksanaan Kongres PDIP sepenuhnya berada dalam kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurut Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, penentuan jadwal kongres merupakan hak prerogatif Ketua Umum.
Meskipun masa jabatan pengurus saat ini berakhir pada 2025, Djarot menegaskan bahwa masih ada cukup waktu untuk menggelar kongres sebelum tahun ini berakhir. "Agustus bisa, September bisa, Oktober bisa, ya kan? Karena kepengurusannya itu 2020 sampai dengan 2025," ujar Djarot.
Kepastian jadwal ini diharapkan dapat segera diumumkan untuk memastikan transisi kepemimpinan dan penyusunan strategi partai ke depan. Kongres PDIP merupakan forum tertinggi partai yang menentukan arah kebijakan dan kepengurusan untuk periode selanjutnya.
Masa Depan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto
Dalam kesempatan yang sama, Djarot juga menanggapi spekulasi mengenai jabatan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Ia menegaskan bahwa Hasto Kristiyanto saat ini masih memegang jabatan tersebut dan belum ada penggantian.
Namun, Djarot tidak menampik bahwa pembahasan mengenai siapa yang akan mengisi jabatan Sekjen akan menjadi salah satu agenda penting dalam Kongres PDIP mendatang. "Sampai sekarang masih tetap sebagai sekjen dan masih belum diganti. Makanya nanti menunggu hasil kongres," jelas Djarot.
Sorotan terhadap posisi Hasto Kristiyanto semakin meningkat menyusul kasus hukum yang menjeratnya. Hasto saat ini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terkait perkara suap pengganti antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif.
Majelis Hakim telah memvonis Hasto dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp250 juta. Ia terbukti menyediakan dana suap sebesar Rp400 juta yang ditujukan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017–2022, Wahyu Setiawan, untuk pengurusan PAW calon anggota legislatif.