Fakta Menarik: E-government Tingkatkan PAD Maluku, Tekan Kebocoran dan Dorong Kemandirian Fiskal

Pemerintah Provinsi Maluku gencar manfaatkan e-government untuk tingkatkan PAD, memperkuat kemandirian fiskal, dan menekan potensi kebocoran. Simak strategi lengkapnya!

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku secara proaktif memanfaatkan sistem e-government sebagai strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diambil guna memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Inisiatif ini juga bertujuan menekan potensi kebocoran penerimaan daerah yang selama ini mungkin terjadi.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di Ambon, Maluku, menjelaskan bahwa Pemprov menargetkan digitalisasi penuh sistem pemungutan PAD. Proses ini mencakup integrasi data yang komprehensif serta penggunaan kanal pembayaran modern. Harapannya, upaya ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan secara signifikan menekan kebocoran pendapatan.

Penerapan e-government dalam pengelolaan PAD dilakukan melalui integrasi sistem pajak dan retribusi daerah ke dalam satu platform digital yang terpadu. Sistem ini dirancang untuk mengelola berbagai jenis pajak dan retribusi secara terpusat, mulai dari pajak kendaraan bermotor hingga retribusi pasar, demi efisiensi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Penerapan e-government di Maluku berfokus pada integrasi menyeluruh sistem pajak dan retribusi daerah. Seluruh jenis pajak, seperti pajak hotel dan restoran, serta retribusi seperti parkir, kini dikelola dalam satu platform digital. Hal ini memastikan bahwa data penerimaan terpusat dan mudah diakses oleh pihak berwenang.

Wajib pajak diberikan kemudahan signifikan untuk mendaftar, memperbarui data, dan melaporkan kewajiban mereka secara daring. Mereka tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak daerah, menghemat waktu dan biaya. Proses yang mudah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi wajib pajak.

Pembayaran pun difasilitasi melalui berbagai kanal nontunai, termasuk transfer bank, QRIS, dan dompet digital. Setiap transaksi pembayaran langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah. Mekanisme ini dirancang untuk meminimalkan potensi kebocoran dan memastikan transparansi penuh dalam setiap penerimaan PAD.

Sistem digital ini juga dilengkapi dengan fitur pemantauan dan pelaporan secara real-time. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat memantau perkembangan penerimaan setiap saat. Data yang akurat ini sangat penting untuk pengambilan keputusan fiskal yang cepat dan tepat, mendukung perencanaan anggaran yang lebih baik.

Pemanfaatan teknologi pendukung modern semakin memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD. Teknologi seperti big data, Sistem Informasi Geografis (GIS), dan kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk memetakan potensi pajak. Selain itu, teknologi ini juga membantu memprediksi tren penerimaan di masa depan dengan lebih akurat.

Manfaat yang diperoleh dari penerapan e-government sangat signifikan dan beragam. Sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, terjadi penghematan waktu dan biaya administrasi yang substansial bagi pemerintah maupun wajib pajak.

Penerapan teknologi ini juga berkontribusi pada perluasan basis pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Kemudahan akses dan pengingat otomatis yang disediakan sistem membantu wajib pajak memenuhi kewajiban mereka tepat waktu. Dengan demikian, penerimaan PAD menjadi lebih stabil dan berkelanjutan.

Dengan sistem yang modern dan terintegrasi, penerimaan PAD menjadi lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah. Dana ini kemudian dapat dialokasikan untuk membiayai pembangunan serta pemerataan layanan di seluruh wilayah Maluku, mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku, Ina Waty Thaher, menekankan potensi besar Maluku di berbagai sektor. Sektor kemaritiman, perikanan, pariwisata bahari, hingga ekonomi kreatif memiliki potensi besar. Potensi ini harus dikonversi menjadi kekuatan fiskal nyata yang dapat mendukung pembangunan daerah.

Provinsi akan berperan sebagai "dirigen orkestra fiskal" dalam upaya ini. Peran ini mencakup pemberian asistensi teknis kepada kabupaten/kota. Selain itu, provinsi juga akan memfasilitasi kerja sama antardaerah dan mengawal advokasi kebijakan ke pemerintah pusat untuk mendukung peningkatan PAD.

Dengan PAD yang tumbuh optimal dan berkelanjutan, Pemprov Maluku menargetkan ruang fiskal yang cukup. Ruang fiskal ini penting untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif di seluruh wilayah. Selain itu, juga untuk memastikan pemerataan layanan dasar bagi seluruh masyarakat di kepulauan Maluku.