Fakta Menarik: Penduduk Miskin Kepri Turun 7,7 Ribu Orang per Maret 2025, Apa Pemicunya?

Kabar baik datang dari Kepulauan Riau! Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan signifikan jumlah penduduk miskin Kepri per Maret 2025. Penasaran apa saja faktor pendorongnya?

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melaporkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Data per Maret 2025 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di wilayah tersebut berkurang sebanyak 7,7 ribu orang dibandingkan dengan periode September 2024. Penurunan ini membawa total penduduk miskin dari 117,28 ribu orang menjadi 109,58 ribu orang.

Penurunan angka kemiskinan ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya dan program yang dijalankan di Kepri. Baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, tren positif ini terlihat jelas, memberikan harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, menjelaskan bahwa penurunan ini tidak lepas dari berbagai faktor ekonomi dan sosial. Kebijakan pemerintah serta dinamika pasar tenaga kerja turut berkontribusi dalam perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga di Kepri.

Penurunan jumlah penduduk miskin di Kepri terjadi secara merata di berbagai wilayah. Di daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin berhasil ditekan dari 102,23 ribu orang pada September 2024 menjadi 101,34 ribu orang pada Maret 2025. Angka ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di pusat-pusat ekonomi juga membuahkan hasil.

Sejalan dengan wilayah perkotaan, daerah perdesaan juga mencatat penurunan yang substansial. Jumlah penduduk miskin di perdesaan turun dari 22,72 ribu orang pada September 2024 menjadi 15,94 ribu orang pada Maret 2025. Konsistensi penurunan di kedua area ini mengindikasikan efektivitas program yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Data ini menegaskan bahwa program-program yang dijalankan pemerintah daerah dan pusat memiliki dampak positif. Penurunan angka kemiskinan di kedua area ini menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan ekonomi dan sosial di Kepri.

Beberapa faktor utama diidentifikasi sebagai pendorong penurunan jumlah penduduk miskin di Kepri. Salah satunya adalah adanya program bantuan sosial dari pemerintah pusat, seperti Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang disalurkan secara merata ke seluruh kabupaten/kota.

Selain bantuan sosial, pertumbuhan ekonomi Kepri juga memberikan kontribusi signifikan. Ekonomi provinsi ini tumbuh sebesar 5,16 persen pada triwulan I 2025 dibandingkan triwulan I 2024 (y-on-y). Peningkatan ini menciptakan lebih banyak peluang kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Faktor lain yang mendukung adalah peningkatan rata-rata upah buruh dan proporsi pekerja formal. Rata-rata upah buruh tumbuh 6,73 persen dari Februari 2024 ke Februari 2025, sementara proporsi pekerja formal meningkat 0,74 persen poin. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun menjadi 6,89 persen pada Februari 2025, dari 6,94 persen pada Februari 2024.

Berikut adalah beberapa faktor pendorong lainnya:

• Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2025 naik 1,51 persen dibandingkan triwulan III 2024.
• Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2025 mencapai 107,35, mengalami kenaikan 2,49 persen dibandingkan NTP September 2024 (104,74).

Meskipun jumlah penduduk miskin menurun, garis kemiskinan penduduk Kepri justru mengalami kenaikan. Garis kemiskinan naik sebesar 3,07 persen, yaitu dari Rp807.602 per kapita per bulan pada September 2024, menjadi Rp832.410 per kapita per bulan pada Maret 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa biaya hidup minimum yang diperlukan untuk tidak dianggap miskin juga meningkat.

Margaretha menjelaskan bahwa garis kemiskinan berfungsi sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Konsep ini penting untuk memahami dinamika kemiskinan dan efektivitas program pengentasan.

Peningkatan garis kemiskinan seringkali dipengaruhi oleh inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, upaya untuk menjaga daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas.