Fakta Menarik: Tom Lembong Terima Abolisi, Kejagung Hentikan Banding Kasus Korupsi Gula

Kejagung menghentikan banding kasus korupsi gula usai Tom Lembong terima abolisi dari Presiden. Apa implikasinya bagi terdakwa lain dan proses hukum?

Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menghentikan upaya banding dalam kasus dugaan korupsi importasi gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Penghentian ini menyusul diterimanya abolisi oleh Tom Lembong dari Presiden Republik Indonesia. Keputusan ini menandai babak baru dalam penyelesaian kasus yang telah menarik perhatian publik.

Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Sutikno, menyatakan bahwa seluruh proses hukum dan akibat hukum terkait Tom Lembong telah diselesaikan. Pemberian abolisi ini secara efektif meniadakan proses hukum terhadapnya. Salinan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai abolisi tersebut telah diterima oleh Kejagung pada Jumat malam, 1 Agustus.

Meskipun demikian, pemberian abolisi ini hanya berlaku untuk Tom Lembong seorang. Proses penegakan hukum terhadap sepuluh terdakwa lainnya dalam kasus dugaan korupsi importasi gula ini akan tetap berlanjut. Hal ini ditegaskan oleh Sutikno, memastikan bahwa sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut tetap ada dan hanya satu individu yang mendapatkan penghapusan proses hukum.

Dengan diterimanya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025, Tom Lembong secara otomatis terbebas dari jeratan hukum. Kejagung akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat untuk menyelesaikan administrasi penahanan. Proses ini akan memastikan Tom Lembong dapat segera keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur.

Sutikno memastikan bahwa jaksa penuntut umum (JPU) yang dikendalikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan melaksanakan proses administrasi ini secepatnya. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan pembebasan Tom Lembong dapat dilakukan pada malam hari yang sama. Ini menunjukkan kecepatan respons Kejagung setelah menerima Keppres.

Namun, nasib berbeda menimpa sepuluh terdakwa lainnya dalam kasus yang sama. Mereka tidak termasuk dalam cakupan abolisi yang diberikan. Proses hukum terhadap mereka akan terus berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Ini menegaskan bahwa abolisi adalah hak prerogatif yang diberikan secara spesifik dan tidak menggeneralisasi seluruh kasus.

Persetujuan pemberian abolisi kepada Tom Lembong merupakan hasil dari proses yang melibatkan beberapa lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebelumnya telah memberikan pertimbangan dan persetujuan atas permohonan abolisi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Surat Presiden Nomor R.43/PRES/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 menjadi dasar pertimbangan DPR.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa usulan pemberian abolisi kepada Tom Lembong berasal dari Kementerian Hukum. Dirinya secara langsung menandatangani surat permohonan kepada Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini menunjukkan peran aktif Kementerian Hukum dalam memfasilitasi proses ini.

Dengan adanya abolisi, seluruh proses hukum yang sedang berjalan terhadap Tom Lembong secara efektif dihentikan. Hal ini mencakup semua tahapan, termasuk upaya banding yang sebelumnya diajukan. Keputusan Presiden menjadi penentu akhir dalam penghentian proses hukum ini, mengakhiri perjalanan kasus Tom Lembong.

Kasus yang menjerat Tom Lembong adalah dugaan korupsi dalam importasi gula di Kementerian Perdagangan pada periode tahun 2015 hingga 2016. Dalam kasus ini, Tom Lembong sebelumnya telah divonis pidana 4 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini menjadi salah satu dasar upaya banding yang kini dihentikan.

Kasus importasi gula ini melibatkan sejumlah pihak lain, dengan total sepuluh terdakwa yang masih menjalani proses hukum. Mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara. Perjalanan kasus ini telah melalui berbagai tahapan persidangan dan penyelidikan yang panjang.

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong menjadi sorotan karena merupakan langkah hukum yang jarang terjadi. Keputusan ini mempertimbangkan berbagai aspek dan pertimbangan dari pihak eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, kasus Tom Lembong kini secara resmi ditutup, sementara kasus terhadap terdakwa lain terus berjalan.