Fakta Menarik: Zulhas Titip Program Kerakyatan Prabowo ke Alumni IPNU, Apa Maksudnya?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menitipkan Program Kerakyatan Prabowo kepada alumni IPNU. Mengapa peran mereka dianggap vital dalam mewujudkan visi kemajuan Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, secara resmi menitipkan Program Kerakyatan Prabowo Subianto kepada seluruh peserta Musyawarah Nasional I Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU). Acara penting ini berlangsung di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, pada hari Sabtu. Penitipan program ini menandai harapan besar pemerintah terhadap peran strategis alumni IPNU dalam pembangunan nasional. Zulhas menekankan potensi besar alumni IPNU dalam mendukung visi kemajuan bangsa.

Dalam sambutannya, Zulhas mengungkapkan kekagumannya terhadap kontribusi alumni IPNU. Ia menyebut bahwa satu alumni IPNU saja sudah sangat membantu, apalagi jika lebih banyak yang terlibat aktif. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempercepat realisasi program-program yang berpihak kepada rakyat.

Program kerakyatan yang dimaksud bertujuan mengatasi berbagai tantangan bangsa. Ini termasuk ketimpangan ekonomi dan kurangnya inovasi dalam menciptakan lapangan kerja. Zulhas berharap alumni IPNU dapat menjadi motor penggerak perubahan di tengah masyarakat. Mereka diharapkan mampu mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Zulkifli Hasan menyoroti bahwa sebelum era reformasi, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar. Namun, kemajuan negara ini kalah cepat dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Korea. Ia mengidentifikasi beberapa faktor penyebab perlambatan ini. Salah satunya adalah politik yang cenderung hanya berorientasi pada "survive" tanpa target kemajuan lebih lanjut.

Lebih lanjut, Zulhas mengkritik dominasi pengusaha "jago kandang" yang menguasai sebagian besar "kue" ekonomi nasional. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sulit maju secara ekonomi. Ia juga menyoroti bagaimana kekayaan Indonesia hanya berputar di kalangan segelintir orang. Hal ini menciptakan ketimpangan yang signifikan di masyarakat.

Pendidikan di Indonesia, menurut Zulhas, juga masih berorientasi pada mencari kerja, bukan menciptakan pekerjaan. Fenomena ini memperkuat mental "menerima" di kalangan masyarakat. Keempat penyebab ini, kata Zulhas, ingin diselesaikan melalui Program Kerakyatan Prabowo. Program ini dirancang untuk mendorong kemandirian dan pemerataan ekonomi.

Program Kerakyatan Prabowo, menurut Zulhas, memiliki beberapa pilar utama. Pertama, mendorong pengusaha besar untuk "go-internasional" agar tidak hanya "jago kandang". Kedua, fokus pada persatuan bangsa melalui amnesti-abolisi demi kemajuan bersama. Ketiga, pemberdayaan sektor pertanian dan pangan untuk kemandirian masyarakat. Terakhir, pengembangan koperasi desa sebagai sentra bisnis potensi daerah, bukan sekadar pembagian uang. Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar menitipkan konsep "5.0 NU" kepada kader dan alumni NU. Ia menyebut IPNU sebagai "dapur besar NU" yang berperan penting dalam meracik dan meramu kader. Konsep ini diharapkan menjadi panduan bagi alumni IPNU. Tujuannya adalah untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Kiai Miftachul Akhyar menjelaskan bahwa "5.0 NU" mencakup grand idea, grand desain, grand strategi, grand controlling, dan grand sami'na wa atho'na. Ini adalah kerangka kerja komprehensif untuk pengembangan organisasi dan kaderisasi. Konsep ini menekankan pentingnya ilmu, spirit juang, serta kesinambungan dalam setiap langkah. Diharapkan dapat membekali alumni IPNU dengan karakter tangguh.

Alumni IPNU diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Mereka juga diharapkan menjadi agen perubahan yang aktif. Dengan semangat "5.0 NU", alumni IPNU didorong untuk berkontribusi nyata. Kontribusi ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertanian, pangan, dan pengembangan koperasi desa. Ini sejalan dengan tujuan Program Kerakyatan Prabowo.