Fakta Mengejutkan Dampak Kesehatan Plastik: AZWI Minta RI Prioritaskan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Perjanjian Global

Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mendesak pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan dampak kesehatan plastik, khususnya pada kelompok rentan, dalam perundingan perjanjian global polusi plastik yang akan datang.

Jakarta, 23 Juli – Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) secara tegas meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan secara serius dampak kesehatan publik, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pekerja di kawasan industri, dalam setiap keputusan terkait perjanjian plastik global. Desakan ini muncul menjelang perundingan penting yang akan dihadiri delegasi Indonesia di Jenewa, Swiss.

Rahyang Nusantara, Co-coordinator Sekretariat Nasional AZWI, menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi inti dari setiap kesepakatan. Menurutnya, tanpa pertimbangan komprehensif terhadap risiko kesehatan ini, upaya global untuk mengatasi polusi plastik tidak akan efektif dan berkeadilan. Fokus utama adalah memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga melindungi kehidupan manusia dari paparan zat berbahaya.

Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Selasa (22/7) malam, menyoroti urgensi bagi Indonesia untuk mengambil sikap proaktif dalam perundingan Komite Negosiasi Antar-Pemerintah (INC) 5.2. Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus 2025 di Jenewa, Swiss, merupakan bagian krusial dari upaya global untuk mencapai perjanjian yang mengikat mengenai polusi plastik. AZWI berharap Indonesia dapat menjadi pelopor dalam advokasi kesehatan publik di forum internasional tersebut.

AZWI secara spesifik menekankan perlunya Indonesia memprioritaskan pengganti plastik yang lebih aman dan tidak beracun, khususnya untuk alat kesehatan. Hal ini krusial mengingat potensi paparan bahan kimia berbahaya dari plastik tertentu terhadap pasien dan tenaga medis. Organisasi ini juga menggarisbawahi bahwa pengurangan produksi plastik primer harus menjadi elemen fundamental dalam strategi jangka panjang perjanjian plastik global.

Rahyang Nusantara menjelaskan beberapa rekomendasi kunci dari AZWI. Ini termasuk pengurangan dan penghentian bertahap investasi baru untuk produksi prekursor plastik seperti olefin, aromatik, dan amonia. Selain itu, AZWI mendorong pencabutan insentif fiskal seperti 'tax holiday' bagi industri petrokimia, yang dinilai turut memicu peningkatan produksi plastik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membatasi pasokan bahan baku plastik dari hulu.

Lebih lanjut, AZWI juga mendesak pemerintah untuk menyiapkan rencana transisi berkeadilan bagi pekerja industri plastik. Ini penting untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan tidak merugikan pekerja, melainkan mendorong penciptaan lapangan kerja baru di sektor reuse dan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi sirkular yang lebih ramah lingkungan dan sosial.

Selain isu produksi, AZWI juga mendesak pemerintah untuk menetapkan larangan bertahap terhadap produk-produk yang secara langsung melepaskan mikroplastik. Contoh produk yang menjadi perhatian adalah kosmetik pengelupasan kulit (exfoliant), mikroba dalam pembersih, dan produk tekstil sintetis tertentu. Mikroplastik telah terbukti mencemari lingkungan dan berpotensi masuk ke rantai makanan, menimbulkan risiko kesehatan yang belum sepenuhnya dipahami.

Deputi Direktur Dietplastik Indonesia yang juga menjabat sebagai Co-coordinator Sekretariat Nasional AZWI, Rahyang Nusantara, menambahkan bahwa pemerintah perlu mewajibkan desain produk yang mencegah pelepasan mikroplastik. Ini termasuk penggunaan filter dan teknologi penyaring pada mesin cuci atau sistem pembuangan air. Desain produk yang bertanggung jawab sejak awal akan menjadi kunci untuk mengurangi polusi mikroplastik secara signifikan.

AZWI sendiri merupakan gabungan dari sembilan organisasi lingkungan terkemuka di Indonesia, yaitu YPBB, Dietplastik Indonesia, Nexus3 Foundation, PPLH Bali, Ecoton, Nol Sampah, Greenpeace, Gita Pertiwi, dan Walhi. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk mendorong kebijakan nol sampah dan pengelolaan sampah berkelanjutan demi kesehatan masyarakat dan lingkungan.