Fakta Unik Demo Ojol di Monas: Klaim 50 Ribu Massa, Hanya Puluhan yang Hadir
Aksi Demo Ojol di Monas yang diklaim akan diikuti puluhan ribu massa, nyatanya hanya dihadiri puluhan orang, memunculkan pertanyaan besar di balik tuntutan mereka.
Aksi unjuk rasa pengemudi ojek daring atau Demo Ojol di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Senin (21/7) menarik perhatian publik karena perbedaan mencolok antara klaim jumlah massa dan realitas di lapangan. Meskipun sebelumnya diklaim akan menggerakkan puluhan ribu pengemudi, aksi yang bertajuk "Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217" ini hanya diikuti oleh puluhan orang.
Unjuk rasa yang diinisiasi oleh kelompok Garda Indonesia ini berlangsung dari pukul 14.30 WIB hingga sore hari. Para peserta yang hadir diklaim sebagai koordinator dari berbagai wilayah, meskipun jumlahnya tidak signifikan seperti yang digaungkan sebelumnya.
Dalam orasinya, kelompok Garda Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan utama kepada pemerintah. Mereka mendesak agar pemerintah membatasi pemotongan aplikasi hanya sebesar 10 persen serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukum bagi para pengemudi ojek daring.
Perbedaan Tuntutan dari Komunitas Ojol Lain
Menariknya, tuntutan yang disampaikan oleh Garda Indonesia ini berbeda dengan aksi unjuk rasa pengemudi ojek daring sebelumnya. Pada Kamis (17/7) lalu, sebuah Demo Ojol juga terjadi di kawasan Monas yang diinisiasi oleh Komunitas URC Bergerak, namun dengan pandangan yang kontras.
Jenderal Lapangan URC Achsanul Solihin menyatakan bahwa skema potongan sebesar 20 persen yang telah berjalan bertahun-tahun justru telah diterima oleh sebagian besar pengemudi. Menurutnya, pemotongan sepihak menjadi 10 persen justru berpotensi merugikan semua pihak, termasuk para pengemudi sendiri.
"Ojol dan aplikator harus sama-sama hidup, karena kami saling membutuhkan," ujar Achsanul. Ia menambahkan, "Apabila aturan membunuh aplikator, sama saja membunuh ojol." Pandangan ini menunjukkan adanya polarisasi di kalangan pengemudi ojek daring terkait kebijakan potongan aplikasi.
Penegasan Status Mitra Mandiri, Bukan Buruh
Selain perbedaan pandangan mengenai potongan aplikasi, Komunitas URC Bergerak juga secara tegas menolak narasi yang ingin menjadikan pengemudi ojek daring sebagai buruh. Mereka bersikeras bahwa identitas sebagai mitra mandiri harus dipertahankan karena memberikan kebebasan dalam menentukan waktu dan ritme kerja.
Achsanul Solihin menegaskan, "Kami bukan buruh, kami mitra mandiri. Kami menolak regulasi yang memaksa pengemudi masuk dalam sistem kerja subordinatif. Sudah cukup kami diam, sekarang kami bicara." Pernyataan ini mencerminkan keinginan kuat para pengemudi untuk mempertahankan fleksibilitas kerja yang selama ini mereka nikmati sebagai mitra.
Perbedaan pandangan antara kelompok-kelompok pengemudi ojek daring ini menunjukkan kompleksitas isu yang melingkupi profesi ini. Pemerintah dan aplikator diharapkan dapat menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi online di Indonesia.