Fakta Unik: Penolakan Makan Bergizi Gratis Papua, Ternyata Bukan Hanya Soal Gizi Tapi Manajemen Dapur

Menteri HAM Natalius Pigai mengungkap alasan di balik penolakan program Makan Bergizi Gratis Papua, salah satunya terkait manajemen pemasakan yang menjadi polemik di lapangan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menghadapi tantangan serius, termasuk penolakan di beberapa wilayah. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan bahwa salah satu akar masalahnya adalah manajemen pemasakan. Isu ini menjadi krusial dalam upaya pemerintah meningkatkan gizi masyarakat.

Menurut Pigai, terdapat perselisihan mengenai pihak yang bertanggung jawab memasak bahan makanan untuk program MBG ini. Pertanyaan apakah makanan akan dimasak oleh "mama-mama" atau pihak gereja selalu menjadi persoalan di lapangan. Konflik manajemen ini menghambat kelancaran distribusi gizi.

Oleh karena itu, Pigai menekankan pentingnya agar program MBG ini dapat segera berjalan dengan baik di seluruh Tanah Papua. Penyelesaian masalah manajemen ini menjadi kunci utama untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

Polemik mengenai siapa yang memasak makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menjadi perhatian utama. Perselisihan ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam implementasi program di tingkat lokal. Natalius Pigai menegaskan perlunya solusi cepat agar program dapat berjalan efektif.

Menanggapi isu ini, Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solosa, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah proaktif. Pemerintah Kabupaten Maybrat telah menjalankan program Dapur Sehat sebagai penunjang kegiatan MBG di wilayahnya. Inisiatif ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung program gizi nasional.

Ferdinando Solosa menambahkan bahwa terdapat pemetaan empat titik Dapur Sehat di Kabupaten Maybrat. Keempat titik ini dirancang untuk melayani program MBG di 24 kecamatan/distrik, 259 kampung, dan satu kelurahan. Dua titik sudah beroperasi, sementara dua lainnya sedang dalam tahap koordinasi untuk segera diaktifkan.

Penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua tidak hanya bersumber dari masalah manajemen. Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui bahwa tuntutan siswa setempat untuk perluasan penyediaan pendidikan gratis juga menjadi pemicu penolakan. Ini adalah isu yang harus ditangani secara serius dan komprehensif.

Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Nurjaeni, menyatakan bahwa pihaknya akan menggandeng pemangku kepentingan setempat. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat menjadi strategi utama. Tujuannya adalah mengedukasi siswa dan masyarakat umum mengenai pentingnya program gizi ini.

Selain itu, BGN juga akan menegaskan bahwa pendidikan gratis juga akan menjadi fokus pemerintah. Pendekatan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memastikan program MBG dapat diterima dengan baik. Upaya ini menunjukkan komitmen holistik pemerintah dalam pembangunan Papua yang berkelanjutan.