Fakta Unik: Prancis Anggota G7 Pertama Akui Palestina, Indonesia Sambut Baik Pengakuan Palestina Prancis

Indonesia menyambut baik keputusan Prancis mengakui Negara Palestina, langkah bersejarah yang diharapkan membawa solusi dua negara. Bagaimana dampak pengakuan Palestina Prancis ini terhadap dinamika global?

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) secara resmi menyambut baik keputusan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, untuk mengakui Negara Palestina. Pengakuan ini dinilai sebagai langkah positif yang krusial dalam memastikan prospek masa depan berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan merdeka. Hal tersebut ditegaskan melalui pernyataan akun resmi X @Kemlu_RI pada Sabtu (26/7), yang menggarisbawahi pentingnya solusi dua negara.

Langkah Prancis ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka, dengan batas wilayah yang disepakati pada tahun 1967 serta Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Komitmen ini selaras dengan prinsip solusi dua negara yang telah lama didukung oleh komunitas internasional. Indonesia juga mendesak seluruh negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk segera mengikuti jejak Prancis demi perdamaian yang berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat (25/7) telah menyatakan kesiapan negaranya untuk mengakui kedaulatan Palestina pada Sidang Umum PBB September 2025. Dalam pernyataannya di X, Macron menegaskan bahwa keputusan ini konsisten dengan komitmen bersejarah Prancis demi perdamaian yang adil di Timur Tengah. Prioritas mendesak saat ini adalah mengakhiri konflik di Gaza dan memastikan bantuan kemanusiaan tersalurkan kepada warga sipil yang membutuhkan.

Pengakuan Prancis terhadap Negara Palestina menandai momen penting dalam diplomasi internasional. Prancis menjadi anggota pertama kelompok G7, yang merupakan kumpulan negara-negara ekonomi maju terbesar di dunia, yang mengambil langkah ini. Keputusan ini mencerminkan perubahan dinamika geopolitik dan peningkatan dukungan terhadap kedaulatan Palestina di kancah global.

Presiden Macron juga menyoroti pentingnya demiliterisasi Hamas serta jaminan keamanan dan pembangunan kembali Gaza sebagai bagian dari upaya jangka panjang. Ia menekankan bahwa komunitas internasional harus bekerja sama untuk memastikan berdirinya Negara Palestina yang dapat bertahan. Namun, Macron juga berharap Palestina dapat berperan dalam mewujudkan keamanan kawasan dengan menerima demiliterisasi dan mengakui penuh keberadaan Israel.

Saat ini, 147 dari 193 negara anggota PBB telah secara resmi mengakui Negara Palestina. Langkah Prancis ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak negara untuk melakukan hal serupa, memperkuat posisi Palestina di mata hukum internasional. Komitmen Prancis ini menunjukkan bahwa solusi diplomatik dan pengakuan kedaulatan adalah jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

Kementerian Luar Negeri Palestina menyambut baik keputusan Presiden Macron, menyebutnya sebagai langkah “bersejarah” dan “mencerminkan komitmen terhadap hukum internasional”. Mereka mencatat bahwa pengakuan ini penting untuk menyelesaikan konflik melalui cara-cara politik, menerapkan solusi dua negara berdasarkan resolusi PBB, dan mencapai perdamaian di kawasan serta dunia. Dukungan ini memperkuat legitimasi pengakuan Prancis di mata Palestina dan pendukungnya.

Di sisi lain, keputusan Prancis ini menuai penolakan dari Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, melalui akun X-nya, menyatakan bahwa “keputusan sembrono itu hanya melayani propaganda Hamas dan menghambat perdamaian”. Perbedaan pandangan ini menyoroti kompleksitas isu Palestina dan tantangan dalam mencapai konsensus global. Meskipun demikian, langkah Prancis tetap menjadi sinyal kuat bagi upaya perdamaian di Timur Tengah.

Indonesia, sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, terus menyerukan kepada seluruh negara untuk mengakui kedaulatan Palestina. Sikap ini sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang dipegang teguh oleh Indonesia. Pengakuan Palestina Prancis diharapkan dapat menjadi katalisator bagi negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa, mempercepat terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan tersebut.