Fakta Unik: Rp2 Miliar Pernah Disewa, DPRD Kaltim Usul Pengadaan Helikopter untuk Atasi Krisis Logistik

DPRD Kaltim mengusulkan pengadaan helikopter untuk distribusi logistik ke wilayah terpencil. Langkah ini diharapkan jadi solusi permanen atasi krisis pangan.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud, baru-baru ini mengemukakan usulan penting kepada pemerintah setempat. Usulan tersebut berkaitan dengan pengadaan helikopter sebagai solusi strategis untuk pendistribusian bantuan logistik, khususnya di wilayah yang kerap mengalami krisis pangan.

Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap kondisi geografis Kalimantan Timur yang menantang. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu masih memiliki akses transportasi darat yang sangat minim, menyulitkan penyaluran bantuan saat dibutuhkan.

Situasi ini menjadi krusial ketika krisis pangan melanda, di mana pengiriman logistik terpaksa mengandalkan jalur sungai. Namun, kendala muncul saat musim kemarau, di mana debit air sungai berkurang drastis, bahkan mengering, menjadikan akses via sungai tidak memungkinkan.

Kondisi geografis Kalimantan Timur, khususnya di daerah-daerah pedalaman, memang menghadirkan tantangan besar dalam distribusi logistik. Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu merupakan contoh nyata wilayah yang masih sangat bergantung pada akses sungai karena minimnya infrastruktur jalan darat yang memadai.

Ketika musim kemarau tiba, tantangan ini semakin diperparah. Sungai-sungai yang menjadi urat nadi transportasi logistik mulai mengering, mengubah jalur air menjadi daratan. Akibatnya, pengiriman bantuan esensial, termasuk bahan pangan, menjadi terhambat dan seringkali tertunda.

Keterlambatan distribusi ini berdampak langsung pada masyarakat. Beberapa wilayah di Kaltim bahkan sempat mengalami krisis pangan yang memicu lonjakan harga kebutuhan pokok. Contohnya, harga beras di Mahakam Ulu pernah mencapai Rp1 juta untuk satu sak beras seberat 25 kg, menunjukkan betapa gentingnya situasi ini.

Melihat kondisi tersebut, Hasanuddin Mas'ud menekankan pentingnya pengadaan akses udara melalui helikopter. Menurutnya, helikopter dapat menjadi solusi cepat dan efektif untuk mengirimkan bantuan logistik ke wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun sungai.

Penggunaan helikopter bukan tanpa preseden. Saat kepemimpinan Pj Gubernur Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kaltim pernah melakukan distribusi logistik menggunakan helikopter dengan sistem sewa. Biaya penyewaan tersebut mencapai sekitar Rp2 miliar, melalui pola kerja sama antara Pemerintah Provinsi, Polda Kaltim, dan Pangdam.

Pengadaan helikopter ini tidak hanya ditujukan untuk wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu semata. Hasanuddin Mas'ud berharap cakupan distribusinya dapat diperluas untuk seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur yang juga menghadapi masalah akses darat yang terbatas. Ini akan memastikan bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Meskipun pengadaan helikopter membutuhkan investasi yang signifikan, Hasanuddin Mas'ud menegaskan bahwa pembiayaan tidak harus sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah. Ia menyarankan untuk mencari solusi alternatif, seperti memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Pendekatan ini diharapkan dapat meringankan beban anggaran daerah sekaligus melibatkan sektor swasta dalam upaya kemanusiaan. Selain itu, aspek pembiayaan dan perawatan helikopter juga harus menjadi pertimbangan utama agar operasionalnya dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ide pengadaan helikopter ini diharapkan dapat digaungkan kembali dan direalisasikan. Dengan adanya helikopter, keterlambatan penanganan bencana atau krisis di wilayah terpencil dapat diminimalisir, memastikan bantuan dapat tiba tepat waktu dan menyelamatkan banyak pihak.