Fantastis! Penyaluran Kredit Papua Barat Tembus Rp9,44 Triliun di Semester I 2025, Lampaui Nasional

Penyaluran Kredit Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp9,44 triliun pada semester I 2025, melampaui pertumbuhan nasional. Apa pendorong utama peningkatan ini dan bagaimana kualitas kreditnya?

Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja positif dalam penyaluran kredit di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hingga semester I tahun 2025, total penyaluran kredit mencapai angka signifikan Rp9,44 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan impresif sebesar 13,88 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Peningkatan ini melampaui capaian semester I tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp8,35 triliun, menunjukkan akselerasi aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Pelaksana Tugas Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Arif Rahadian, mengonfirmasi data ini di Manokwari, Sabtu. Kinerja penyaluran kredit di kedua provinsi ini bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit nasional yang hanya mencapai 7,92 persen (yoy).

Data ini mengindikasikan bahwa sektor perbankan di Papua Barat dan Papua Barat Daya memiliki peran krusial dalam mendukung geliat perekonomian lokal. Peningkatan yang signifikan ini menjadi sorotan utama, mengingat kontribusinya terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional. Berbagai jenis kredit disalurkan untuk memenuhi kebutuhan beragam sektor usaha dan konsumsi masyarakat.

Berdasarkan peruntukannya, penyaluran kredit di Papua Barat dan Papua Barat Daya masih didominasi oleh jenis kredit konsumsi. Kredit ini menyumbang porsi terbesar, yakni sebesar Rp5,41 triliun, atau sekitar 57,36 persen dari total penyaluran kredit pada semester I 2025. Hal ini menunjukkan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di wilayah tersebut.

Posisi kedua ditempati oleh kredit modal kerja, yang realisasinya mencapai Rp2,61 triliun atau 27,69 persen dari total. Sementara itu, kredit investasi menyumbang sekitar Rp1,41 triliun atau 14,94 persen. Proporsi ini mencerminkan kebutuhan modal untuk operasional bisnis dan pengembangan usaha di berbagai sektor.

Selain itu, penyaluran kredit juga dialokasikan ke beberapa sektor ekonomi strategis. Sektor perdagangan menerima 18,31 persen dari total penyaluran, pertanian 11,87 persen, penyediaan akomodasi 2,55 persen, dan jasa sosial 1,83 persen. Distribusi ini menunjukkan dukungan perbankan terhadap sektor-sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

Dalam upaya menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah kredit macet, perbankan di Papua Barat dan Papua Barat Daya juga menyalurkan kredit restrukturisasi. Sebanyak Rp270 miliar disalurkan kepada 914 debitur melalui skema ini. Skema restrukturisasi mencakup penurunan bunga, perpanjangan jangka waktu, serta penjadwalan ulang cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan debitur.

Kualitas kredit perbankan di wilayah ini tetap terjaga dengan baik. Rasio non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah tercatat sebesar 1,79 persen pada semester I 2025. Angka ini menunjukkan bahwa proporsi kredit bermasalah masih relatif rendah dan berada di bawah ambang batas risiko yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan manajemen risiko yang efektif oleh perbankan.

Arif Rahadian menjelaskan bahwa kebijakan relaksasi dari BI, termasuk penurunan suku bunga acuan, turut mendorong perbankan untuk lebih leluasa dalam menyalurkan kredit. Penyaluran kredit yang dilakukan secara selektif ini mendukung stabilitas likuiditas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Meskipun tekanan ekonomi regional masih dirasakan, kualitas kredit perbankan tetap stabil.

Meskipun penyaluran kredit menunjukkan pertumbuhan positif, realisasi dana pihak ketiga (DPK) di Papua Barat dan Papua Barat Daya mengalami penurunan. Pada semester I 2025, DPK hanya mencapai Rp7,25 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 13,91 persen (yoy) dibandingkan semester I 2024 yang tercatat Rp8,42 triliun.

Penurunan kinerja DPK ini berdampak pada peningkatan rasio pinjaman (kredit) terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) perbankan. Rasio LDR mencapai 130,26 persen pada semester I 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan di Papua Barat dan Papua Barat Daya lebih besar dibandingkan simpanan masyarakat di bank.

Situasi LDR yang tinggi ini menjadi tantangan bagi perbankan dalam mengelola likuiditas. Meskipun demikian, pertumbuhan kredit yang kuat menunjukkan permintaan yang tinggi terhadap pembiayaan di wilayah tersebut. Perbankan perlu terus memantau keseimbangan antara penyaluran kredit dan penghimpunan DPK untuk menjaga stabilitas keuangan.