Fenomena 400 Hotspot Hilang dalam Semalam, Menteri Lingkungan Hidup Tegaskan Nol Toleransi Karhutla Kalimantan Barat

Menteri Lingkungan Hidup tegaskan nol toleransi terhadap pembakaran lahan di tengah puncak musim kemarau. Apa strategi pemerintah atasi Karhutla Kalimantan Barat yang sempat capai 400 titik hotspot?

Pontianak, Kalimantan Barat, 3 Agustus — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan kebijakan nol toleransi terhadap praktik pembakaran lahan di Kalimantan Barat. Pernyataan tegas ini disampaikan seiring dengan puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dari Juli hingga akhir Agustus di wilayah tersebut. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan bahwa peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai puncak musim kemarau di Kalimantan Barat menjadi dasar kebijakan ini.

Dalam sebuah pertemuan darurat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pontianak, Menteri Nurofiq menyoroti adanya peraturan daerah yang mengizinkan pembakaran lahan seluas dua hektar untuk pertanian, yang dinilai bertentangan dengan regulasi nasional. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mengambil tindakan segera, termasuk membangun pagar dan menandai area yang paling rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Langkah-langkah ini sangat krusial untuk mendukung upaya pencegahan karhutla yang efektif.

Pemerintah juga menggarisbawahi pentingnya penindakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang memicu kebakaran hutan di area rentan, seperti lahan gambut. Selain itu, pengembangan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi karhutla juga menjadi fokus utama. Penerapan operasi modifikasi cuaca yang berhasil mengurangi titik hotspot di provinsi ini menjadi bukti efektivitas pendekatan teknologi dalam penanganan karhutla.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen penuh untuk menindak tegas setiap pelanggaran terkait pembakaran lahan. Menteri Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa regulasi lokal yang mengizinkan pembakaran lahan seluas dua hektar harus disesuaikan dengan peraturan nasional yang lebih ketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Untuk memperkuat upaya pencegahan, pembangunan pagar dan penandaan area-area yang sangat rentan terhadap kebakaran menjadi prioritas. Area-area ini meliputi lahan gambut dan kawasan hutan yang memiliki riwayat kebakaran tinggi. Dengan demikian, pengawasan dapat lebih intensif dan potensi kebakaran dapat diminimalisir secara signifikan.

Selain itu, penindakan hukum yang berat akan diterapkan kepada para pelaku pembakaran lahan, terutama di wilayah-wilayah kritis. Sanksi pidana dan denda akan menjadi efek jera bagi mereka yang sengaja atau lalai menyebabkan karhutla. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana asap.

Keberhasilan teknologi dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat patut diapresiasi. Menteri Nurofiq mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelumnya, hampir 400 titik hotspot terdeteksi di Kalimantan Barat, namun pada pagi hari ini, tidak ada satu pun yang tersisa. Ini merupakan pencapaian luar biasa yang menunjukkan efektivitas operasi modifikasi cuaca dalam mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan.

Di sisi lain, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendorong kolaborasi multi-stakeholder untuk pencegahan dan mitigasi karhutla di provinsinya. Ia menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melindungi lingkungan dari aktivitas berbahaya yang dapat memicu kebakaran. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta.

Karhutla tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian. Asap yang dihasilkan dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan mengganggu aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa hingga Mei 2025, kebakaran hutan telah menghanguskan 8.500 hektar lahan di seluruh Indonesia. Mayoritas kebakaran lahan dan hutan ini disebabkan oleh faktor antropogenik, yaitu aktivitas manusia. Angka ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam upaya mitigasi bencana.

Menanggapi kasus karhutla selama musim kemarau, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan para menterinya untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipatif. Instruksi ini secara khusus ditujukan untuk daerah-daerah rentan di Kalimantan dan Sumatera, yang seringkali menjadi langganan karhutla setiap tahunnya. Persiapan meliputi peningkatan patroli, penyediaan peralatan pemadam, serta edukasi kepada masyarakat.

Pemerintah juga terus memantau kondisi cuaca dan potensi hotspot secara real-time. Informasi dari BMKG menjadi acuan penting dalam menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang cepat dan tepat. Dengan demikian, diharapkan dampak karhutla dapat diminimalisir dan bencana asap dapat dihindari.