Gubernur Maluku Utara Ajak 95 Purna Praja IPDN Bangun Good Governance

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengajak 95 purna praja IPDN membangun good governance dan membentuk Satgas Pengawasan Pemerintahan untuk mewujudkan sembilan program prioritas.

Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Laos, baru-baru ini melakukan audiensi dengan 95 purna praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Audiensi yang berlangsung di Ternate, Rabu, 23 April 2024, ini bertujuan untuk membangun good governance di provinsi tersebut dan membentuk Satgas Pengawasan Pemerintahan.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sherly Laos mengajak para purna praja IPDN untuk bersama-sama membangun Maluku Utara. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Saya mengajak kepada Praja untuk bersama-sama melaksanakan dan menjalankan good governance untuk kesejahteraan masyarakat Malut," kata Gubernur Malut Sherly Laos.

Para purna praja IPDN, yang telah melalui proses pendidikan dan pelatihan yang ketat di Lembah Manglayang, diharapkan dapat menjadi abdi negara yang loyal dan berkontribusi bagi bangsa. Gubernur Sherly Laos juga menyinggung pentingnya peran ASN dalam keberhasilan pemerintahan, dan menekankan bahwa para purna praja IPDN, dengan latar belakang pendidikannya yang mumpuni, memiliki peran krusial dalam hal ini. "Mereka telah menjalani berbagai pelajaran, pengarahan dan pelatihan di Lembah Manglayang untuk menjadi putra-putri Indonesia yang loyal dan siap berbakti bagi nusa dan bangsa," ujarnya.

Gubernur Sherly Laos menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki peran politis, namun tugas utamanya adalah melayani masyarakat. Ia menekankan pentingnya kerja sama dan menghindari birokrasi yang berbelit. "Saya bekerja berdasar output oriented dan tidak suka dengan hal yang bertele-tele dan jalannya roda pemerintahan tidak terlepas dari kinerja ASN, dan kalian adalah lulusan IPDN, dimana telah melalui filter begitu ketat selama pendidikan," kata Sherly.

Lebih lanjut, Gubernur mengajak para purna praja untuk bersinergi dalam mewujudkan sembilan program fokus pemerintahannya, antara lain program di bidang pendidikan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kesejahteraan petani dan nelayan, serta penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). "Mari kita saling mengenal agar dapat membangun sinergisitas satu sama lain dan benar-benar bisa mewujudkan 9 program Sherly-Sarbin," ujarnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi dan saling mengenal untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan mencapai hasil yang optimal. Komitmen dan dedikasi dari seluruh pihak, termasuk para purna praja IPDN, sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program-program tersebut.

Salah satu inisiatif penting yang dibahas dalam audiensi adalah pembentukan Satgas Pengawasan Pemerintahan. Satgas ini dibentuk untuk menganalisis dan memastikan program-program prioritas berjalan dengan baik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Pembentukan Satgas ini adalah untuk memastikan program prioritas saya berjalan lancar di level OPD," ucapnya.

Pembentukan Satgas ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan program-program prioritas dapat berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Proses pengawasan yang dilakukan Satgas akan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan demikian, diharapkan dapat diidentifikasi hambatan dan kendala yang mungkin terjadi, sehingga dapat segera dicarikan solusi yang tepat.

Audiensi diakhiri dengan sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait ketersediaan infrastruktur internet di Kantor Gubernur, pola rekrutmen Satgas, serta dukungan terhadap pemerintahan Sherly-Sarbin. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan antusiasme dan komitmen para purna praja IPDN untuk berkontribusi dalam pembangunan Maluku Utara.

Para purna praja IPDN menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung program-program prioritas pemerintah daerah. Dukungan ini sangat penting untuk keberhasilan pembangunan di Maluku Utara. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan para purna praja IPDN, diharapkan pembangunan di Maluku Utara dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal.

Audiensi ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan para purna praja IPDN. Kerja sama yang baik ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Maluku Utara.