Indeks Kebebasan Pers Kepri Menurun, Kemenkopolkam dan Lanud HNM Gelar Diskusi di Batam: Ada Apa?

Kemenkopolkam bersama Lanud Hang Nadim menggelar diskusi kebebasan pers di Batam, mencari solusi atas penurunan Indeks Kebebasan Pers Kepri. Apa saja tantangannya?

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) bersama Pangkalan Udara (Lanud) Hang Nadim (HNM) Batam baru-baru ini menggelar forum diskusi penting. Acara ini berlangsung di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Minggu (27/7), dan dihadiri oleh sekitar 20 jurnalis dari berbagai platform media. Diskusi ini bertujuan untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi media serta mencari solusi demi meningkatkan Indeks Kebebasan Pers (IKP) di wilayah tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur) Kemenkopolkam, Masda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi kementeriannya. Kemenkopolkam memiliki peran dalam menjalankan fungsi komunikasi dan informasi publik, serta menjadi media informasi untuk kepentingan pemberitaan. Oleh karena itu, diskusi ini menjadi sarana strategis untuk "belanja masalah" dari para insan pers.

Kehadiran para jurnalis dari media cetak, elektronik, dan televisi menunjukkan antusiasme terhadap isu kebebasan pers. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi kementerian terkait. Tujuannya adalah agar media di Batam dapat menjalankan kegiatan bermedia secara berdaulat dan profesional, terutama mengingat penurunan nilai IKP Kepri.

Masda TNI Eko Dono Indarto secara spesifik mengajak para jurnalis untuk mendiskusikan persoalan yang dihadapi media di Batam. Diskusi ini diharapkan dapat membantu menaikkan rating dari Indeks Kebebasan Pers. Menurut data Dewan Pers tahun 2024, Indeks Kebebasan Pers (IKP) Kepulauan Riau berada di angka 71,25 atau tergolong cukup bebas. Namun, nilai ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menjadi perhatian utama Kemenkopolkam.

Eko Dono Indarto juga menjelaskan bahwa kegiatan ini sejatinya direncanakan untuk melibatkan perwakilan dari kementerian dan instansi terkait di bawah Kemenkopolkam. Instansi tersebut meliputi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), akademisi, publik, dan pelaku usaha (pentahelix). Namun, karena berhalangan hadir di akhir pekan, rapat koordinasi hanya diikuti oleh unsur pemerintah, aparat, dan media.

Kemenkopolkam memandang Batam sebagai daerah penghujung di bagian barat Indonesia, yang memiliki dinamika perkembangan sangat tinggi. Oleh karena itu, teman-teman media memiliki peran krusial untuk menyuarakan berbagai isu di wilayah ini. Informasi dan masukan yang disampaikan oleh media melalui forum ini nantinya akan menjadi rekomendasi penting bagi Kemenkopolkam. Rekomendasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian terkait publikasi dan informasi, guna mendukung kedaulatan media di Batam.

Komandan Lanud (Danlanud) Hang Nadim, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, menegaskan pentingnya peran media sebagai mitra krusial. Media memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang benar, cepat, dan akurat kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Peran ini menjadi semakin vital di tengah perkembangan era digital dan tantangan global yang semakin kompleks.

Hendro Sukamdani menekankan perlunya sinergitas antara aparat pertahanan dan keamanan dengan insan media. Kolaborasi ini bertujuan untuk terus membangun dan mengembangkan narasi-narasi positif serta konstruktif. Selain itu, sinergi ini juga sangat penting untuk mencegah penyebaran berita bohong atau disinformasi yang berpotensi mengganggu kondusivitas wilayah. Kota Batam, sebagai daerah strategis, sangat rentan terhadap dampak negatif dari informasi yang tidak benar.

Melalui forum komunikasi ini, diharapkan tercipta pemahaman dan kesepahaman yang lebih solid antar pemangku kepentingan, termasuk media. Hal ini krusial dalam menjaga ketahanan informasi dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks, informasi yang akurat dan terverifikasi menjadi kunci stabilitas dan kemajuan suatu daerah.