Indonesia Butuh Rp4.000 Triliun: Tantangan Besar Pendanaan Iklim Indonesia Hingga 2030

Indonesia menghadapi kebutuhan besar Rp4.000 triliun untuk aksi iklim hingga 2030. Simak bagaimana Pendanaan Iklim Indonesia diupayakan di tengah keterbatasan anggaran.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, negara ini membutuhkan alokasi dana yang signifikan hingga tahun 2030 mendatang. Kebutuhan pendanaan ini mencapai angka fantastis, yakni Rp4.000 triliun.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Diaz Hendropriyono, mengungkapkan angka tersebut saat penandatanganan Perjanjian Distribusi Dana REDD+ RBP untuk Periode Hasil 2014–2016 GCF Output 2 di Jakarta. Pernyataan ini menyoroti skala investasi yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan. Angka ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi isu global ini.

Meskipun kebutuhan Pendanaan Iklim Indonesia sangat besar, terdapat kesenjangan signifikan antara dana yang dibutuhkan dan ketersediaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas. Solusi alternatif dan inovatif sangat diperlukan untuk menutup defisit ini.

Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dana menjadi hambatan utama dalam implementasi aksi iklim di Indonesia. Wakil Menteri Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa kondisi ini memerlukan strategi pendanaan yang lebih komprehensif. Keterbatasan APBN mendorong pemerintah untuk mencari sumber-sumber pendanaan di luar kas negara.

Untuk mengatasi persoalan ini, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) diberikan mandat khusus. BPDLH bertugas aktif mencari Pendanaan Iklim dari berbagai sumber eksternal. Sumber-sumber tersebut meliputi donor internasional, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan filantropi. Peran BPDLH sangat krusial dalam upaya ini.

Upaya BPDLH diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pendanaan yang ada. Dengan diversifikasi sumber dana, Indonesia dapat mempercepat pelaksanaan program-program iklim. Ini termasuk inisiatif konservasi, energi terbarukan, dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci keberhasilan.

Salah satu sumber Pendanaan Iklim yang telah memberikan kontribusi signifikan adalah Green Climate Fund (GCF). GCF telah menyalurkan dana sebesar US$103,78 juta untuk mendukung aksi perubahan iklim di Indonesia. Dana ini disalurkan dalam beberapa tahap, menunjukkan komitmen berkelanjutan dari GCF.

Penyaluran dana GCF dilakukan secara bertahap untuk memastikan efektivitas implementasi di lapangan. Pada tahap pertama, sekitar Rp251 miliar telah dicairkan untuk aksi iklim di sembilan provinsi. Tahap kedua menyalurkan sekitar Rp256 miliar untuk lima belas provinsi lainnya. Setiap tahap memiliki fokus dan jangkauan geografis yang berbeda.

Wakil Menteri Diaz Hendropriyono menjelaskan bahwa tahap kedua ini mencakup lima belas provinsi dengan total pendanaan Rp256 miliar. Dana ini bertujuan membantu daerah dalam melaksanakan berbagai aksi iklim. Tahap ketiga direncanakan akan mendanai aksi iklim di empat belas provinsi lainnya. Setiap provinsi diperkirakan akan menerima dana antara US$250 ribu hingga US$5 juta, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.