Jatim Sediakan 40 Ribu Beasiswa untuk Siswa Tak Lolos SMA/SMK Negeri

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan 40 ribu beasiswa bagi siswa SMP yang tidak diterima di sekolah negeri, memastikan akses pendidikan tetap terjamin.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) meluncurkan program beasiswa besar-besaran untuk memastikan seluruh siswa lulusan SMP/sederajat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK. Sebanyak 40 ribu kuota beasiswa penuh dan biaya pendidikan terjangkau disediakan bagi calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri pada tahun ajaran 2025. Program ini merupakan hasil kerja sama Pemprov Jatim dengan SMA/SMK swasta di seluruh Jawa Timur, ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025.

Inisiatif ini menjawab tantangan besar akses pendidikan di Jawa Timur. Dari total 682.252 lulusan SMP/sederajat, hanya 261.396 siswa yang diterima di sekolah negeri. Artinya, lebih dari 420.856 siswa membutuhkan alternatif pendidikan, dan program beasiswa ini hadir sebagai solusi untuk mencegah putus sekolah akibat kendala biaya.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya kepala satuan pendidikan swasta. "Terima kasih kepada para kepala satuan pendidikan swasta yang telah memberikan kemudahan bagi calon peserta didik melalui beasiswa penuh dan biaya pendidikan terjangkau," ujar Khofifah di Surabaya, Senin. Khofifah menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk memastikan tidak ada anak Jawa Timur yang putus sekolah karena faktor ekonomi atau keterbatasan akses pendidikan negeri.

Program beasiswa ini menawarkan dua jenis bantuan. Pertama, beasiswa penuh bagi sejumlah siswa yang diterima di sekolah swasta. Kedua, bantuan biaya pendidikan terjangkau, berupa potongan biaya hingga 50 persen. Informasi lengkap mengenai sekolah dan jenis bantuan yang tersedia akan dipublikasikan melalui Sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Seluruh informasi akan terintegrasi dalam sistem, memudahkan calon siswa dan orang tua dalam mengakses informasi.

Selain beasiswa, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan pendidikan tambahan sebesar Rp1 juta bagi siswa dari keluarga prasejahtera (Desil 1 dan Desil 2) yang tidak diterima di sekolah negeri dan belum menerima bantuan dari pemerintah pusat atau daerah, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP). Kuota bantuan ini ditetapkan sebanyak 150 siswa per kabupaten/kota, dengan total anggaran mencapai Rp5,7 miliar. Bantuan ini menargetkan anak-anak dari keluarga buruh dan kelompok rentan lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, menjelaskan kerja sama dengan sekolah swasta merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses pendidikan menengah. Target awal 30 ribu beasiswa berhasil ditingkatkan menjadi 40 ribu berkat partisipasi aktif sekolah-sekolah swasta. Saat ini, 24 cabang dinas pendidikan telah menyelesaikan proses kerja sama dengan sekolah swasta di wilayah masing-masing.

Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim, Mustakim, menambahkan bahwa seluruh informasi beasiswa akan terintegrasi dalam sistem SPMB 2025. Sistem ini akan menampilkan informasi detail mengenai sekolah swasta yang berpartisipasi, jenis bantuan yang ditawarkan (beasiswa penuh atau potongan biaya), dan persyaratan pendaftaran. Transparansi informasi diharapkan dapat memudahkan calon siswa dan orang tua dalam memilih sekolah dan mengakses bantuan yang tersedia.

Program beasiswa ini telah diujicobakan di Surabaya dan Sidoarjo sebelum diluncurkan secara resmi. Saat ini, sebanyak 1.083 SMA swasta dan 1.860 SMK swasta di Jawa Timur telah bergabung dalam inisiatif ini. "Sesuai arahan Ibu Gubernur," ujar Mustakim, "tidak boleh ada lagi anak Jawa Timur yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak diterima di sekolah negeri atau tidak mampu membayar sekolah swasta."

Dengan adanya program beasiswa ini, diharapkan semakin banyak siswa di Jawa Timur yang dapat mengakses pendidikan berkualitas, tanpa terhalang oleh kendala ekonomi atau keterbatasan kuota di sekolah negeri. Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga Jawa Timur.