Kedaulatan Pangan di Natuna: Kolaborasi Petani dan Pemerintah Menuai Hasil

Di Natuna, kolaborasi antara petani dan pemerintah berhasil mewujudkan kedaulatan pangan di wilayah perbatasan, membuktikan bahwa ketahanan pangan dapat dicapai melalui kerja sama dan dukungan nyata.

Pada Jumat (9/5), di Desa Batubi Jaya, Kabupaten Natuna, panen padi di lahan yang sebelumnya dianggap marginal berhasil membuktikan kolaborasi antara petani dan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Bupati Natuna, Cen Sui Lan, hadir langsung menyaksikan panen tersebut, menekankan komitmen pemerintah dalam mendukung petani. Panen padi menghasilkan 5 ton gabah, menjadi bukti nyata keberhasilan program bantuan benih dan pupuk dari pusat dan provinsi.

Kehadiran Bupati Natuna bukan sekadar untuk pencitraan, melainkan untuk menunjukkan dukungan nyata pemerintah terhadap petani. Beliau menyaksikan langsung hasil kerja keras petani dan memahami tantangan yang mereka hadapi. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap upaya peningkatan ketahanan pangan di wilayah perbatasan.

Panen padi ini bukan hanya sekadar hasil pertanian, tetapi juga simbol keberhasilan kolaborasi dan bukti bahwa kedaulatan pangan dapat diwujudkan bahkan di lahan yang dianggap sulit ditanami. Keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui kerja sama yang erat antara pemerintah dan petani.

Di tengah sawah, Bupati Natuna menggelar diskusi sederhana dengan para petani. Dalam suasana yang terbuka, petani menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, seperti mahalnya pupuk, air yang terlalu asam, serangan hama, dan kekhawatiran gagal panen. Bupati langsung memerintahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk melakukan rasionalisasi anggaran tahun 2025.

Kepala DKPP Natuna, Wan Sazali, menyatakan bahwa APBD telah dialokasikan untuk pengadaan pupuk NPK, dolomit, dan pestisida. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung petani dan memastikan keberlangsungan program pertanian. Langkah-langkah tersebut telah diambil jauh sebelum panen, membuktikan komitmen pemerintah dalam mengatasi kendala pertanian.

Pemerintah Natuna juga aktif menyelaraskan program pusat dengan kebutuhan di lapangan. Alokasi APBD untuk kebutuhan mendesak pertanian memastikan tidak ada musim tanam yang gagal karena kelalaian. Dukungan ini menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani dan upaya peningkatan ketahanan pangan.

Meskipun luas lahan dan hasil produksi padi belum mencukupi kebutuhan seluruh penduduk Natuna (sekitar 80 ribu jiwa), keberhasilan ini menunjukkan potensi kemandirian pangan di wilayah perbatasan, terutama dalam situasi darurat seperti perang, saat distribusi logistik menjadi sulit.

Dengan luas lahan baku sawah 414 hektare dan 342,63 hektare ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024), petani Natuna memiliki kepastian dalam bercocok tanam. Dari lahan yang aktif ditanami seluas 30,4 hektare di tiga kecamatan, terlihat dampak nyata program ini. Dukungan ekstra dari berbagai sektor masih dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas.

Bantuan berkelanjutan terus mengalir, meliputi benih, pupuk, pelatihan, dan edukasi teknis dari penyuluh dan petugas perlindungan organisme pengganggu tumbuhan (POPT). Pemkab Natuna juga tengah menyusun proposal ke Kementerian Pertanian untuk mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pada tahun 2026.

Petani Natuna tetap bersemangat menanam dan berharap setiap bulir padi yang tumbuh dapat berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Kolaborasi pemerintah dan petani ini membuktikan bahwa kedaulatan pangan bukan hanya wacana, tetapi perjuangan kolektif yang dapat diwujudkan dengan tekad dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat.