Kolaborasi Pusat-DKI Perkuat Pengelolaan Sampah Jakarta: Hadapi 7.700 Ton Limbah Harian

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PUPR bersinergi meningkatkan Pengelolaan Sampah Jakarta yang menghasilkan 7.700 ton limbah harian, menjanjikan solusi komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah perkotaan di Ibu Kota secara komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Inisiatif ini diharapkan dapat mengatasi tantangan besar dalam penanganan limbah di salah satu kota metropolitan terbesar di dunia.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan bahwa sinergi ini sangat krusial. Jakarta sendiri menghasilkan lebih dari 7.700 ton sampah setiap harinya, sebuah angka yang memerlukan penanganan serius dan terpadu. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor ini menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan efisien di masa depan.

Penandatanganan MoU ini juga mencerminkan komitmen kuat kedua belah pihak dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warga Jakarta. Melalui langkah ini, diharapkan akan ada percepatan dalam pengembangan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang modern. Hal ini sekaligus mendukung visi Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan sampah. Asep Kuswanto menjelaskan bahwa kolaborasi ini meliputi pengembangan master plan dan studi teknis untuk pengelolaan sampah yang lebih terstruktur. Selain itu, akan diberikan bimbingan teknis serta peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah yang ada, termasuk penguatan fasilitas di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen penuh untuk meningkatkan operasional dan pemeliharaan seluruh fasilitas pengelolaan sampah yang sudah ada. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada hilir, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Upaya ini dimulai dengan peningkatan peran bank sampah dan Jakarta Recycle Center, serta pengembangan fasilitas pengolahan Refuse Derived Fuel (RDF).

Lebih lanjut, kolaborasi ini akan mengoptimalkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang beroperasi di TPST Bantargebang. Optimalisasi ini diharapkan dapat mengubah sampah menjadi energi, mengurangi volume limbah yang menumpuk, dan memberikan manfaat ganda bagi lingkungan serta kebutuhan energi kota. Langkah-langkah ini menunjukkan pendekatan holistik dalam mengatasi permasalahan sampah Jakarta.

Dewi Chomistriana, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, menegaskan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam kolaborasi ini. Kementerian PUPR akan menyediakan bimbingan teknis yang dimulai dari pengembangan master plan, studi teknis, perencanaan, hingga dukungan teknis yang diperlukan. Dukungan ini esensial untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai standar dan kebutuhan.

Rencana selanjutnya mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan lindi, yaitu cairan yang terbentuk saat air hujan meresap dan mengalir melalui tumpukan sampah. Selain itu, akan dibangun sistem pengumpul gas TPA, campuran gas yang dihasilkan dari dekomposisi sampah organik di tempat pembuangan akhir. Penguatan TPA Bantargebang juga menjadi prioritas untuk memastikan stabilitas dan keamanan fasilitas tersebut.

Dewi Chomistriana menekankan bahwa sinergi ini akan memperkuat kemajuan Jakarta menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih aman, modern, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR optimistis bahwa pengelolaan sampah di Ibu Kota akan meningkat secara signifikan. Hal ini sekaligus mendukung visi Jakarta sebagai metropolis global yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.