KPPU Usul Relaksasi Eksportir Hadapi Tarif Resiprokal AS

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan relaksasi bagi eksportir Indonesia untuk menghadapi tarif resiprokal dari Amerika Serikat, guna menjaga daya tahan industri ekspor di tengah perang tarif global.

Jakarta, 5 Mei 2024 - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan pemberian relaksasi kepada para eksportir Indonesia sebagai strategi menghadapi tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat (AS). Langkah ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketahanan industri ekspor nasional di tengah gejolak perang tarif global.

Wakil Ketua KPPU, Aru Armando, menyatakan usulan tersebut dalam konferensi pers di Gedung KPPU, Jakarta, Senin lalu. Menurutnya, relaksasi penegakan hukum persaingan usaha bagi pelaku usaha yang memproduksi barang ekspor menjadi solusi strategis untuk menghadapi situasi sulit ini. "KPPU dapat memberi relaksasi dari penegakan hukum persaingan usaha bagi pelaku usaha yang memproduksi untuk kebutuhan ekspor," ujar Aru Armando.

Perang tarif antara China dan AS berdampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, upaya perlindungan bagi eksportir Indonesia dinilai sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Relaksasi yang diusulkan KPPU diharapkan dapat membantu para eksportir tetap bertahan dan kompetitif di pasar internasional.

Selain relaksasi, Aru Armando juga menyarankan agar para pelaku usaha melakukan konsolidasi. Konsolidasi ini, yang dilakukan dengan sepengetahuan dan konsultasi KPPU, bertujuan untuk merumuskan strategi bersama dalam menghadapi tarif resiprokal AS. Hal ini penting mengingat dalam kondisi normal, konsolidasi pengusaha dapat dianggap melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.

Namun, dalam situasi luar biasa seperti perang tarif, koordinasi antar pengusaha dinilai perlu. "Akan tetapi, ketika menghadapi situasi yang tidak normal, seperti tarif AS, saya pikir koordinasi itu perlu dilakukan sepanjang dikonsultasikan dengan KPPU," jelasnya. KPPU sendiri membuka ruang komunikasi dan konsultasi bagi pelaku usaha dan asosiasi terkait hambatan persaingan dan strategi yang akan diterapkan.

Aru menekankan pentingnya konsultasi dengan KPPU sebelum mengambil langkah strategis. Hal ini bertujuan untuk memastikan strategi yang diterapkan tidak melanggar hukum persaingan usaha. KPPU siap menjadi mitra konsultasi bagi para pelaku usaha yang ingin memastikan langkah-langkah mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Semisal ada strategi yang dirasa berpotensi untuk melanggar hukum persaingan usaha, jangan khawatir untuk berkonsultasi dengan KPPU," tuturnya.

KPPU menegaskan komitmennya untuk mendukung para eksportir Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Dengan mengusulkan relaksasi dan membuka ruang konsultasi, KPPU berharap dapat membantu para pelaku usaha untuk tetap bertahan dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Sampai saat ini, belum ada pengusaha yang secara resmi mengajukan permohonan relaksasi ekspor kepada KPPU.

Inisiatif KPPU ini menunjukkan pendekatan proaktif pemerintah dalam menghadapi dampak negatif perang tarif global terhadap sektor ekspor Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mengurangi beban para eksportir dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar internasional. KPPU siap menjadi fasilitator bagi para pelaku usaha untuk menemukan solusi terbaik dalam menghadapi tantangan ini.

Dengan adanya konsultasi dan koordinasi yang baik antara KPPU dan para eksportir, diharapkan dapat ditemukan strategi yang tepat dan efektif untuk menghadapi tarif resiprokal AS, sekaligus menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Langkah-langkah yang diambil KPPU ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.